Ini 3 Rekomendasi Tim Tata Kelola Air Jakarta Sebelum Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota

Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengeluarkan tiga rekomendasi kepada Gubernur DKI terkait kerja sama pengelolaan air minum di Jakarta.

Ini 3 Rekomendasi Tim Tata Kelola Air Jakarta Sebelum Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota
Wartakotalive/Suprapto
Pipa palyja di Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat pecah. Pipa pecah setelah ditabrak mobil Honda Brio yang mengalami kecelakaan tunggal, Rabu (21/11/2018) 

Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengeluarkan tiga rekomendasi kepada Gubernur DKI terkait kerja sama pengelolaan air minum di Jakarta. Rekomendasi itu menjadi dasar kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum menemukan bahwa perjanjian kerja sama antara PDAM Jaya dan pihak swasta yang dibuat tahun 1997 mengandung ketidakadilan.

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum Nila Ardhianie mengatakan, ketidakadilan tersebut antara lain, adanya hak ekslusifitas yang menyebabkan Pemprov DKI Jakarta kehilangan kontrol kewenangan atas pengelolaan air bersih.

Selanjutnya adalah pengelolaan keseluruhan tata kelola air dilaksanakan sepenuhnya oleh mitra swasta, mulai dari produksi hingga pelayanan pelanggan.

Nila Ardhianie yang juga Direktur Amrta Institute mengatakan, alasan ketiga adalah adanya jaminan keuntungan yang dipastikan jumlahnya terlepas dari ketercapaian target kinerja swasta yang pada 2023 sebesar  Rp 6,7 triliun.

Menyadari adanya ketidakadilan dalam Perjanjian Kerja Sama  (PKS) 1997 ini, PAM Jaya dan Aetra merevisi perjanjian dengan master agreement untuk menurunkan Internal Rate of Return atau IRR dari 22 persen menjadi 15,8 persen.

Anwar Sanjaya Senang Pesbukers Tayang Kembali Setelah Vakum Tiga Bulan

Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota, Tim Tata Kelola Air: Perjanjian Tidak Adil

Anies Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari Pihak Swasta

3 Pilihan Kebijakan Atasi Swastanisasi Air Minum Jakarta

Tidak hanya itu, dalam perjanjian terbaru tersebut, tertulis PDAM tidak akan menuntut pemenuhan pembayaran apabila tidak terbayarkan.

Penyesuaian perjanjian tersebut berlaku pada Aetra dan tidak terjadi pada Palyja.

"Kajian yang kami lakukan itu meliputi aspek hukum, ekonomi, dan keberlanjutan layanan. Kami mengidentifikasi ada tiga pilihan kebijakan dan konsekuensi yang bisa dilakukan oleh Pemprov," jelas Nila.

Halaman
1234
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved