VIDEO: Kuasa Hukum Pemprov Papua Datangi Polda Metro Jaya Terkait Penganiayaan Pegawai KPK

Kuasa Hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening menuturkan pihaknya datang memenuhi panggilan

Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendatangi.
gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, untuk memenuhi panggilan penyidik, terkait kasus dugaan penganiayaan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/2/2019) pagi sekira pukul 10.40.

Kuasa Hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening menuturkan pihaknya datang memenuhi panggilan penyidiki Ditreskrimum Polda Metro Jaya, terkait dugaan penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur, beberapa waktu lalu.

"Saya sebagai kuasa hukum datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya mewakil saksi yang dipanggil. Kami akan jadwalkan ulang lagi pemeriksaan saksi dengan berkordinasi dahulu dengan penyidik," kata Roy di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan untuk penyidikan kasus dugaan penganiayaan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur beberapa waktu lalu, pihaknya kini sudah memeriksa dan meminta keterangan 5 saksi.

"Kelima saksi itu 3 orang adalah sekuriti hotel, satu orang dari CVR CCTV hotel serta satu orang resepsionis," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis.(7/2/2019).

Keterangan mereka katanya akan dicocokkan dengan hasil analisa CCTV hotel yang saat ini sedang diperiksa dan dianalisis di Puslabfor Mabes Polri.

"Kami juga terus berkomunikasi dan berkordinasi dengan KPK untuk dapat memeriksa kembali penyelidik KPK yang merupakan korban dan pelapornya," kata Argo.

Sebelumnya Argo menjelaskan dugaan penganiayaan yang dialami penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019) malam, diduga dilakukan 10 orang.

Hal itu kata Argo berdasarkan laporan yang dilakukan saksi dan korban ke Polda Metro Jaya, pada Minggu (3/2/2019) pukul 14.30.

Karenanya kata Argo dalam laporannya, polisi memasukkan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta Pasal 211 KUHP dan Pasal 212 KUHP tentang melawan dan menghalangi tugas aparatur negara yang dapat dikenakan ke para pelaku.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved