Pilpres 2019

Dari Semua Pernyataan Prabowo Subianto, Caleg Muda Ini Hanya Setuju Satu Butir

Dedek Prayudi ungkap 5 dari 8 kebohongan Prabowo Subianto melalui akun twitternya.

Dari Semua Pernyataan Prabowo Subianto, Caleg Muda Ini Hanya Setuju Satu Butir
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi. (Chaerul Umam/Tribunnews.com) 

Padahal menurut Dedek Prayudi jika PBB telah menyatakan Indonesia sebagai negara yang perekonomiannya kini menengah.

"Kebohongan @Prabowo pada 2018 #3

Prabowo: "...kita terancam menjadi negara miskin selamanya!"

Fakta: PBB dan Bank Dunia menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi menengah, sejak 2000an lalu, itulah kenapa tantangan kita saat ini adalah "middle income trap"." ucapnya.

Dedek Prayudi kembali membeberkan penyataan Prabowo Subianto yang dianggap bohong namun dibenarkan oleh Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN), Djoko Santoso.

Menurut Dedek, jika hal yang diungkapkan oleh Djoko Santoso tidak benar.

Sebab, fakta sebenarnya yang diambil Dedek Prayudi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jika nilainya selalu naik dan tidak pernah turun.

"Hari ini hoax yg saya bongkar bersumber dari Ketua BPN, Pak Djoko Santoso.

Pak Djoko: "Orang miskin turun, tapi standar kemiskinan diturunkan. Jadi yang miskin tinggal sedikit."

FAKTA: Standard kemiskinan (garis kemiskinan) nilainya selalu naik dan tak pernah turun. sumber: BPS" katanya.

Kemudian, kebohongan Prabowo Subianto kembali diungkap Dedek.

Prabowo Subianto menganggap jika negara Indonesia termasuk negara termiskin seperti Afrika atau setingkat dengan Rwanda, Sierra Lione dan lain-lain.

"Kebohongan #5
Prabowo: "..., Indonesia setingkat Rwanda .."

FAKTA 2016/17:
INDONESIA
GDP/Capita: USD3.846
Utang: 28,7% GDP
Pengangguran: 5,3%
Ketimpangan: 39,3
Kemiskinan: 9,9%

RWANDA
GDP/Capita: USD748,39
Utang: 40,2% GDP
Pengangguran: 16%
Ketimpangan: 50,4
Kemiskinan: 39,1%" jelas Dedek.

Dalam laman akun twitternya, Dedek baru mengungkap 5 dari 8 kebohongan Prabowo Subianto yang selama ini dilontarkannya ke publik.

Apakah Dedek Prayudi akan mengungkap 3 kebohongan Prabowo Subianto lainnya?

Tanggapan Singkat Dahnil Anzar Simanjuntak

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak merasa tak perlu menanggapi cuitan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi.

Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan enggan menanggapi cuitan Dedek Prayudi yang juga seorang calon legislatif (caleg) muda DPR RI

Dahnil Anzar Simanjuntak Merasa Tak Perlu Tanggapi Caleg Muda PSI yang Sebut 5 Kebohongan Prabowo

Waspada Revolusi Jari

Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar seluruh pihak menyadari betapa pentingnya mewaspadai fenomena 'revolusi jari', yang muncul melalui penyebaran hoaks.

Menurutnya, sejak dini hal tersebut perlu disadari, agar strategi bisa segera disiapkan demi menangkis fenomena itu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara 'Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia,' yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Tolong ini disadari dengan baik, kalau kita tidak sadari dengan baik, maka kita tidak punya strategi harus seperti apa," ujar Moeldoko di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Saat ini, kata dia, sudah banyak yang 'latah' ingin memiliki keahlian sebagai wartawan, lantaran apa yang mereka foto maupun tulis ingin dimuat selayaknya produk media mainstream.

Bahkan, banyak pula berita yang tidak valid namun menjadi viral karena efek 'pembenaran', bukan berdasar pada informasi yang mengandung unsur kebenaran.

"Berikutnya, sekarang yang saya katakan netizen media, semua orang bisa memberitakan apapun, karena hampir semua orang Indonesia membawa handphone, memfoto, dilempar hingga menjadi viral," tutur Moeldoko.

Menurutnya, beberapa tahun lalu, awak media lah yang memonopoli pemberitaan. Namun, tentunya awak media memiliki mekanisme yang benar dalam meluncurkan produk berita.

Berbeda dengan saat ini, pemberitaan yang lebih banyak beredar di media sosial itu didominasi oleh konten yang bersifat 'paradoks' atau tidak sesuai informasi yang benar.

Peredaran konten paradoks yang masif dan konsisten, kata Moeldoko, nyatanya tidak diimbangi tanggung jawab mereka yang berada di baliknya, yang hanya berani meminta maaf saja.

"Kalau dulu berita hampir sebagian besar dimonopoli wartawan. Wartawan punya check and balances, pasti dicek dulu, sekarang enggak, siapa pun bisa mengatakan, (berita) paradoks, dengan mudahnya minta maaf," papar Moeldoko.

Lebih lanjut mantan Panglima TNI ini menyoroti apa yang dilakukan dalang peredaran hoaks itu.

Oleh karena itu, ia meminta agar situasi yang sedemikian mengkhawatirkan tersebut bisa menjadi pelajaran untuk penerapan strategi pada setiap kementerian dan lembaga, dalam menghadapi perkembangan fenomena 'revolusi jari'.

"Bisa dibayangkan, buat gonjang-ganjing, lalu minta maaf. Itu enggak sekali dua kali. Situasi yang saya gambarkan ini, tolong kita konfirmasi kepada diri kita dan institusi yang kita pimpin," beber Moeldoko.

Ia pun mengaku tidak rela jika berita hoaks itu terus menyerang dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Relakah kita, pimpinan kita menjadi korban dari sebuah pemberitaan yang kita tidak melakukan apa pun (yang ada dalam pemberitaan itu)? Kalau saya tidak rela, sungguh saya tidak rela," tegas Moeldoko.

Moeldoko kemudian kembali menegaskan pernyataannya, bahwa dirinya akan mempertaruhkan apa pun untuk melindungi simbol negara dari segala bentuk hal negatif yang akan mengancam kedaulatan RI.

"Saya pertaruhkan segalanya, apalagi yang berkaitan dengan simbol-simbol negara, berkaitan dengan kedaulatan negara," ucap Moeldoko.

Kementerian maupun lembaga pemerintahan, menurutnya, harus fokus dalam menyiapkan strategi untuk menghadapi fenomena tersebut.

"Kita harus punya komitmen, karena (jika) kecenderungan-kecenderungan fenomena (revolusi jari) tadi kita abaikan, maka taruhannya adalah negara. Kita tidak bicara politik praktis yang sebentar lagi kita hadapi, tapi kita bicara eksistensi negara," cetus Moeldoko.

 

Penulis: panji baskhara
Editor: panji baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved