Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota, Tim Tata Kelola Air: Perjanjian Tidak Adil

Sejumlah poin perjanjian justru memberatkan PAM Jaya selaku badan pengelola air milik daerah serta Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat hingga masyar

Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota, Tim Tata Kelola Air: Perjanjian Tidak Adil
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Sejumlah petugas PAM Jaya tengah memperbaiki saluran air pada pipa yang rusak, Senin (27/11). 

Tercatat, ada tiga alasan mengapa dirinya menegaskan keputusan.

"Pertama, adalah perjanjian ini bermasalah. Hak esklusivitas. Jadi kita tahu investasi terkait dengan pengelolaan air ini di dalam perjanjian kerja sama harus seizin pihak swasta," jelas Anies kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (11/2/2019).

"Kita, tahun lalu ini, berkeinginan menambah jaringan, dan (itu) tidak dimungkinkan oleh peraturan karena hak itu ada pada pihak swasta. Negara mau nambah saja harus minta izin kepada swasta. Ini nambah untuk apa? Air untuk rakyat! Itu poin pertama," tambahnya.

Panggung Pesta Ambruk ke Saluran Air Pasangan Pengantin Tetap Lanjutkan Pernikahan

Waktu Tempuh Hanya 30 Menit, Operasional Tol Pasuruan-Probolinggo Tak Perlu Tunggu Diresmikan

Ini Ide Kado Valentine Day Berdasarkan Zodiak Buat Pasangan Kamu

Ini Dia Ramalan Zodiak Kesehatan & Karir Senin: Cancer Gugup, Libra Kelelahan, Leo Positif

Alasan kedua adalah seluruh aspek pengelolaan air bersih seluruhnya diungkapkan Anies dilakukan pihak swasta, antara lain mulai dari pengolahan air baku, pengolahan, distribusi hingga pelayanan.

"Empat-empatnya ada di sana (swasta). Kita sama sekali tidak punya kontrol di sana," jelas Anies.

Alasan ketiga adalah kinerja.

Pasalnya, sejak swastanisasi pengelolaan air di Ibu Kota dilakukan pada tahun 1997 silam dimulai, cakupan awal distribusi air bersih pada tahun 1998 sebesar 44,5 persen.

Namun, berselang 20 tahun berikutnya yakni tahun 2018, cakupan air bersih hanya meningkat sampai 59,4 persen.

"Sudah berjalan 20 tahun (2018) dari 25 tahun yang ditargetkan. Dan di dalam 20 tahun, cakupan air bersih hanya meningkat sampai 59,4 persen. Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," jelas Anies.

Tidak hanya itu, lanjutnya, sesuai dengan perjanjian antara pihak swasta, jaminan keuntungan dari pengelolaan air bersih sebesar 22 persen.

Halaman
1234
Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved