Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota, Tim Tata Kelola Air: Perjanjian Tidak Adil

Sejumlah poin perjanjian justru memberatkan PAM Jaya selaku badan pengelola air milik daerah serta Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat hingga masyar

Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota, Tim Tata Kelola Air: Perjanjian Tidak Adil
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Sejumlah petugas PAM Jaya tengah memperbaiki saluran air pada pipa yang rusak, Senin (27/11). 

"Lalu kemudian juga ada pasal yang mengatur mengenai self financing. Ini juga yang membuat Pemerintah Provinsi, (jika) mau menyalurkan dananya untuk membantu rakyatnya sendiri itu juga jadi sulit. Harus ada kesepakatannya dulu. Harus ada MoU (perjanjian) begitu yang tidak mudah dilakukannya," tambahnya.

Alasan ketiga mengapa pengambil alihan pengelolaan air bersih harus dilakukan karena adalah internal rate of return yang tinggi.

Sehingga kekurangan bayar deviden atau keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham, baik pada PT Palyja maupun PT Aetra; akan dibayarkan oleh PDAM.

"Di Aetra, masalah ini sudah relatif diperbaiki. Jadi sudah berbeda. Tapi dengan Palyja ini situasinya masih sama. Situasi ini membuat ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya," jelas Nila.

"Nanti kalau PAM Jaya tidak bisa, itu harus ditanggung oleh Pemprov yang nilainya tidak sedikit. Sampai triliun-triliunan. Kira-kira kurang lebihnya 8,5 Triliun. 6,7 untuk yang Palyja dan Aetra juga masih ada kalau nanti mereka mau menagih, ada beberapa hal yang bisa dipakai. Jadi totalnya 8,5 triliun," tambahnya.

Ditemui bersamaan, Anies kembali menegaskan keputusannya.

Dirinya mengaku telah menginstruksikan kebijakannya kepada PDAM serta Tim Tata Kelola Air Jakarta untuk mengawal pengambilan alihan pengelolaan air bersih dari pihak swasta, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah (PP) 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

"Terima kasih bu Nila. Jadi insya Allah ini kita akan laksanakan prosesnya. Jadi saya sudah menggarisbawahi. Kita menginstruksikan Dirut PDAM dan Tim Tata Kelola untuk mengawal proses ini. Insya Allah itu yang menjadi pedoman kita. Kita akan laksanakan. Dan semoga ini bisa tuntas dalam waktu yang singkat," tegas Anies.

Tiga alasan

Rencana pengambil alihan pengelola air bersih dari pihak swasta diungkapkan Anies sangat beralasan.

Halaman
1234
Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved