Anies Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari Pihak Swasta

Tata kelola air yang semula diserahkan kepada pihak swasta kini akan dikelola penuh oleh Pemprov DKI Jakarta.

Anies Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari Pihak Swasta
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, tim tata kelola air yang berisikan kalangan profesional, kalangan aktivis, juga birokrat telah menunaikan tugasnya, memberikan laporan bentuk rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola air. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan akan mengambil alih tata kelola air di ibu kota.

Adanya pengelolaan air bersih yang semula diserahkan kepada pihak swasta kini akan dikelola penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Enam bulan yang lalu, kita membentuk tim tata kelola air yang berisikan kalangan profesional, kalangan aktivis, juga birokrat yang Alhamdulillah telah menunaikan tugasnya, memberikan laporan bentuk rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola air," ungkapnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (11/2/2019).

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan beberapa pokok yang menjadi garis besar kebijakan pengelolaan air bersih di Jakarta.

Pertama, pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih sebagai hak dasar warga adalah prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.

Konstitusi, ditegaskannya, mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Maka posisi Pemprov DKI dalam hal ini, adalah sangat jelas dan tegas yaitu Pemprov DKI akan segera mengambil alih pengelolaan air di Jakarta demi mendukung tercapainya target perluasan cakupan layanan air bersih di Jakarta," tegas Anies Baswedan.

Langkah pengambilalihan pengelola air di DKI Jakarta diungkapkan Anies sangat penting. Tujuannya adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru pada tahun 1997 silam." Dan kita tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibukota tidak berkembang sesuai dengan harapan," imbuhnya.

Dalam paparannya, ketika swastanisasi pengelolaan air di Ibu Kota pada tahun 1997 silam dimulai, cakupan awal distribusi air bersih pada tahun 1998 sebesar 44,5 persen. Namun, berselang 20 tahun berikutnya yakni tahun 2018, cakupan air bersih hanya meningkat sampai 59,4 persen.

"Sudah berjalan 20 tahun (2018) dari 25 tahun yang ditargetkan. Dan di dalam 20 tahun, cakupan air bersih hanya meningkat sampai 59,4 persen. Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," jelas Anies.

"Masih tersisa sampai tahun 2023, dan sampai tahun 2023 kekurangannya adalah lebih dari 20 persen. Jadi, bayangkan lebih dari 20 persen harus dijangkau di tahun 2023. Sementara selama 20 tahun, swasta baru bisa melaksanakan peningkatan rata-rata 15 persen," tambahnya.

Sehingga, menurutnya, keputusan pengelolaan air kepada pihak swasta tidak tepat. Pihaknya lewat tim tata kelola air akan mengambil alih pengelolaan air Ibu Kota yang kini dikelola oleh PT Aetra.

"Jadi keputusan tahun 1998 itu adalah mendelegasikan kewenangan pengelolaan itu diberikan kepada swasta, sekarang kita akan siap untuk mengambil alih dari swasta dikembalikan kepada pemerintah," jelasnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved