Wakil Wali Kota Bekasi: Warga Pakai BPJS Kesehatan, Ditanggung BPJS Kesehatan

Pemerintah Kota Bekasi melakukan efisiensi pemanfaatan KS NIK dan pemegang BPJS Kesehatan yang aktif. Warga harus memilih salah satu layanan itu.

Wakil Wali Kota Bekasi: Warga Pakai BPJS Kesehatan, Ditanggung BPJS Kesehatan
Warta Kota/Muhamad Azzam
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono. 

Wakil Wali Kota Bekasi menyatakan bagi warga yang memiliki dan berstatus aktif BPJS Kesehatan, tidak akan ditanggung oleh KS NIK. Jika pemilik aktif BPJS Kesehatan mau memakai KS NIK bisa berobat di RSUD Kota Bekasi atau puskesmas.

WARTA KOTA, BEKASI--- Warga Kota Bekasi menilai Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) milik pemerintah daerah kurang sakti lagi.

Warga yang telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kini tidak bisa menggunakan KS NIK untuk keperluan berobat di rumah sakit swasta.

Adi Minta Maaf ke Seluruh Masyarakat Indonesia Atas Aksi Merusak Sepeda Motor yang Viral di Medsos

Wakil Wakil Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, membenarkan hal itu.

Menurut dia, aturan ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2019.

"Kan memang tidak boleh double (ganda), jadi sudah ada ketentuan bila warga sudah pakai BPJS Kesehatan artinya ditanggung BPJS. Tapi kalau kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif, nanti KS NIK yang menanggung biayanya," kata Tri, Jumat (8/2/2019).

Cerita Warga Dobrak Pintu Ruko Berisi Ratusan Imigran Bangladesh: Mereka Kelaparan dan Lemas

Menurut Tri, kebijakan ini diambil setelah Pemerintah Kota Bekasi mengevaluasi program yang sudah diluncurkan sejak 2017.

Dengan alasan lebih efisien dan efektif, maka pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut.

"Saya kira lebih efisien karena mereka yang sudah iuran, berarti kewajiban BPJS Kesehatan untuk menanggungnya. Dan kalau tidak terlindungi (BPJS) berarti nanti ditanggung KS NIK," imbuhnya.

Ini Alasan Adi Saputra Gelap Mata dan Rusak Motor yang Dibelinya Susah Payah saat Ditilang Polisi

Meski demikian, Tri meminta agar masyarakat tidak perlu risau karena tetap bisa menggunakan KS di RSUD Kota Bekasi maupun puskesmas terdekat.

Apalagi pemerintah daerah telah mengalokasikan dana KS NIK sebesar Rp 300 miliar tahun 2019.

Rukiah (70), ibu rumah tangga yang tinggal di Perumahan Mustikasari Asri, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

Sarana Penyandang Disabilitas Bakal Dibangun di Jalan di Gatot Subroto

Pada bulan Desember 2018, dia tidak bisa berobat ke rumah sakit swasta menggunakan KS NIK dengan alasan sudah terdafar sebagai BPJS Kesehatan milik pemerintah pusat.

"Pas kartu KS NIK saya tunjukan ke petugas dan nama dimasukan ke sistem, tiba-tiba petugas bilang saya tidak bisa pakai KS NIK karena aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan," kata Rukiah, Jumat (8/2/2019).

Rukiah menyesalkan peristiwa ini karena beberapa waktu lalu pemerintah daerah telah menjamin kesehatan warganya di rumah sakit.

Terminal Terpadu Pulogebang Ramai Sejak Harga Tiket Pesawat Naik

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved