Nasdem Tegaskan Tidak Potong Gaji Anggota Dewan untuk Operasional Partai

dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan

Nasdem Tegaskan Tidak Potong Gaji Anggota Dewan untuk Operasional Partai
Warta Kota
Johnny G Plate 

Partai NasDem menegaskan tidak ada mahar politik bagi calon legislatif di Pemilu 2019 ini. Selain itu juga tidak ada pemotongan gaji gaji untuk kader yang nantinya terpilih menjadi anggota dewan baik di tingkat DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR RI.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, biaya politik di Nasdem itu tidak menjadi dominan.

Menurut Johnny G Plate mengatakan, dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja. Diharap, ini bisa mengurangi potensi korupsi.

"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny.

Dihubungi terpisah, Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko berpendapat, pemotongan gaji anggota dewan hal itu idealnya tidak dilakukan partai politik.

Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, kata dia, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana. Dadang berpendapat, partai politik semestinya bisa transparan dalam mengumumkan sumber dana mereka.

"Idealnya memang gaji mereka (anggota dewan) tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," ujarnya , Jumat (8/2/2019).

Pegiat antikorupsi ini menilai, potongan gaji anggota dewan bisa bernilai besar ataupun kecil. "Jumlah potongan itu biasanya memang tidak besar. Tetapi itu akan berpengaruh kalau penghasilan anggota DPR itu hanya mengandalkan gajinya," tuturnya.

Dadang menuturkan, yang menjadi masalah adalah ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi. "Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah," kata dia lagi.

Sedangkan Peneliti Formappi Lucius Carus menilai semua upaya yang dilakukan parpol untuk mencegah praktik korupsi itu perlu diapresiasi. Yang penting, kata dia, bagaimana komitmen dan konsisten itu berjalan.

"Tak hanya soal hubungan antara partai dan kader, lagi tak hanya soal tidak menggunakan mahar atau tidak menerapkan iuran ke partai dari anggota DPR, tetapi beranikah Partai membuka semua laporan keuangannya kepada publik," katanya.

Dia menekankan sama, komitmen itu hanya layak dipercaya jika publik tak hanya dijejali dengan jargon-jargon tetapi langsung membuktikan bagaimana parpol mengelola keuangannya transparan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di NasDem, untuk kadernya, harus diimbangi dengan moralitas. Jadi, kata dia, kalau ada yang mengatakan NasDem antikorupsi, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab.

"Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam fiskursus masalah antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi," kata Paloh,  dalam siaran persnya.

Paloh menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban. Pemberantasan korupsi adalah kewajiban semua.

"OTT kita mengelus Dada, kalau setiap minggu dicopot, ada yang salah, NasDem menyatakan kesedihannya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif," tuturnya.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved