Kemenhub Gelar Uji Publik di Lima Kota untuk Matangkan Rancangan Peraturan Menteri Soal Ojek Online

PENYUSUNAN regulasi mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor berbasis aplikasi, kini tengah memasuki tahap uji publik.

Kemenhub Gelar Uji Publik di Lima Kota untuk Matangkan Rancangan Peraturan Menteri Soal Ojek Online
Warta Kota/Henry Lopulalan
Sejumlah ojek online menunggu pesanan di jalur pejalan kaki di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018). 

PENYUSUNAN regulasi mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor berbasis aplikasi, kini tengah memasuki tahap uji publik.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan, menggelar Uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) di beberapa kota besar seperti Medan, Bandung (7-8 Februari), Semarang (9-10 Februari), Balikpapan, dan Makassar (11-12 Februari), dengan menghadirkan tim 10 (perwakilan aliansi pengemudi ojek online), pengemudi ojek online di wilayah setempat, maupun stakeholder terkait.

“Mari kita kritisi dan beri masukan (terhadap RPM) supaya apa yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik melalui hadirnya perusahaan aplikasi yang sudah memberikan tambahan pelayanan, sehingga masyarakat kini lebih cepat saat mengakses transportasi,” ujar Cris Kuntadi, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan yang hadir dalam uji publik di Santika Dyandra Hotel Medan, Kamis (7/2/2019).

Fadli Zon Bikin Puisi Doa yang Ditukar, Politikus Diminta Jangan Kurang Ajar kepada Ulama

Menurut Cris seperti yang tertuang dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Kota dari Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Hubdar Endy Irawan, sepeda motor yang selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, membutuhkan kepastian dalam hal keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.

“Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan hadir untuk dapat menetapkan atas diskresi untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi saat ini,” tambah Cris.

Secara paralel dalam acara serupa di Hotel Mercure Bandung, Umar Aris selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi menyatakan, kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna sepeda motor adalah hal penting.

Puluhan Pengemis Rebutan Uang Jemaat di Vihara Lalitavistara

“RPM yang dimaksud dibahas bersama antar-pemangku kepentingan, antara lain perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, pengamat transportasi, pengemudi ojek online, dan pelaku usaha jasa transportasi,” jelas Umar.

Umar juga memandang pentingnya masukan yang disampaikan dalam acara ini, sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah regulasi yang bermanfaat.

Senada dengan hal itu, Ahmad Yani selaku Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkapkan, pemerintah melakukan diskresi karena ojek online sudah harus ditangani dan ditanggulangi.

Jokowi: Selamat Tahun Baru Imlek 2570, Semoga Persaudaraan Kita Menjadi Lebih Erat

“Nantinya sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat harus memenuhi aspek pelayanan, yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, keteraturan,” papar Yani di Medan.

Halaman
12
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved