Perda Rokok

Keluhan Bima Arya: di Luar Bogor Gagah dengan Perda Rokok, di Dalam Tak Ditaati ASN

“Saya (merasa) dilematis. Di luar (Kota Bogor) saya gagah sekali tentang perda rokok. Tapi justru tidak ditaati di dalam,”

Keluhan Bima Arya: di Luar Bogor Gagah dengan Perda Rokok, di Dalam Tak Ditaati ASN
TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
Dari Tribunnews Bogor 

Eksistensi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ternyata tidak sepenuhnya dipatuhi oleh ASN Pemkot Bogor, sehingga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku dilematis melihat kenyataan yang ada.

Karena setiap kunjungan ke daerah, dia selalu membanggakan diri bahwa Kota Bogor sudah ada Perda KTR. “Saya (merasa) dilematis. Di luar (Kota Bogor) saya gagah sekali tentang perda rokok. Tapi justru di tingkat kota sendiri (aparat pemerintah) justru tidak ditaati,” kata Bima Arya, Kamis (7/2) saat membuka rapat koordinasi mengenai KTR bertempat di Hotel Permata Jalan Pajajaran No 35, Kota Bogor.

Menurutnya, tantangan utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini, adalah menjaga keselarasan bagi setiap aparat pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi Perda Nomor 12 Tahun 2009 mengenai KTR.

Oleh karena itu Wali Kota menekankan dihadapan SKPD yang hadir dalam rapat itu, ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor serius dan taat menjalankan Perda tersebut hasilnya akan terlihat jelas.

“Sementara, ketidaktaatan dan kebijakan yang tidak jelas justru tidak akan membuahkan hasil,” tegasnya seraya menambahkan dalam konteks itu menjadi pekerjaan rumah (PR) utama di dalam Pemkot Bogor ini adalah ketaatan atau konsistensi.

Wali Kota pun mengungkapkan bahwa banyak orang yang ingin menggagalkan Perda KTR di Kota Bogor.

Padahal alasan utama dari terbentuknya perda tersebut untuk menjaga kualitas hidup masyarakat Kota Bogor menjadi lebih baik.

Masyarakat tidak perlu berdebat lagi tentang bahaya rokok karena sudah jelas dampaknya mengerikan, seperti menimbulkan penyakit kanker bahkan kemiskinan.

“Pemkot Bogor sudah menganggap ini benar. Bahwa rokok sangat mengerikan. (menyebabkan) kanker, kemiskinan mislanya. Sehingga kita tidak usah berdebat lagi masalah itu. Pemkot Bogor masih mengambil kebijakan yang jelas kebijakan yang luar biasa baiknya,” ujarnya.

Oleh karena itu ke depan, Pemkot Bogor harus menjaga ketaatan terhadap hukum yang dibuatnya karena sudah mempunyai kerangka kerja atau ‘legal framework’ yang jelas dan resmi bahkan Perdanya pun sudah ada.

Hal itu dapat diperkuat dengan berbagai cara diantaranya, pertama Pemkot Bogor berkomitmen untuk tidak memberikan contoh ke masyarakat umum.

Kedua tim pembina harus rajin melakukan pembinaan baik di pucuk pimpinan mulai dari RT RW, lurah, camat dan dinas-dinas.

“Sementara yang ketiga, mencegah perokok pemula khusunya pelajar dengan memperkuat sistem KTR di lingkungan sekolah dan keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Kelima, meningkatan pengawasan di kawasan perhotelan dan rumah makan,” imbuhnya.

Dari Tribunnews Bogor
Dari Tribunnews Bogor (TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika)
Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved