Anggota DPRD DKI Jakarta Nilai Program Maghrib Mengaji Belum Efektif untuk Kurangi Tawuran

Tawuran yang sering terjadi dinilai tak lain karena banyaknya pengangguran dan ekonomi yang rendah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Nilai Program Maghrib Mengaji Belum Efektif untuk Kurangi Tawuran
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ilustrasi. Dua kelompok pemuda di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, melakukan aksi tawuran di Jalan Rambutan, Kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta, Selasa (22/1/2019) malam. 

Ketua Fraksi Nasedem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menilai, program Maghrib mengaji yang diterapkan khusus di Jakarta Selatan belum berjalan efektif.

Pasalnya program yang menelan anggaran sebesar Rp 1.5 Miliar ini digadang-gadang untuk meminimalisir tawuran yang kerap terjadi dikawasan Jakarta selatan.

Menurut Bestari, tawuran yang sering terjadi di kawasan ini tak lain karena banyaknya pengangguran dan ekonomi yang rendah.

Iapun menyarankan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah tak hanya berpangku tangan atau sekedar malakukan monitoring dari dalam ruangan kerja dan mesti berani melakukan blusukan untuk mengetahui persoalan yanh dihadapi warganya.

"Enggak tepat sasaran (Program Magrib Mengaji). Makanya Wali Kota kalau enggak mampu turun aja. Jangan meremote dari kantor aja, harus turun kelapangan mencari akar masalahnya," ujar Bestari saat dihubungi, Rabu (6/2/2019).

Senada dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakata Abdul Ghoni menilai program mengaji masih belum berjalan maksimal. 

"Iya belum maksimal, kan baru tahun ini dilaksanakan baru awal-awal," ucap Ghoni saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ghoni menyarankan, Pemkot Jakarta Selatan untuk duduk bareng dengan kedua belah pihak kelompok yang sering tawuran.

"Kumpulkan lah dari sisi kanan dan kiri yang bertikai itu, tanya apasih persoalannya. Duduk bareng dan bikin surat perjanjian dari kepolisian bikin jera agar enggak keulang lagi," kata Ghoni.

Bahkan menurut Ghoni bentrok antar warga di Pasar Rumput kemungkinan besar dipicu masalah 'perut' dan ketimpangan sosial karena tingginya angka pengangguran.

"Orang tawuran itu kan karena perutnya lapar. Kalau perutnya kenyang, nyari duitnya gampang, enggak mungkin terjadi. Pemprov DKI harus mengambil bagian itu penyaluran tenaga kerjanya. Bisa melalui UKM atau apa sajalah" ungkap Ghoni.

Diketahui dalam bulan ini sedikitnya sudah tiga kali terjadi tawuran antara warga kawasan tersebut. Pertama terjadi pada Sabtu (3/2/2019) yang berimbas pada perusakan halte Transjakarta.

Kemudian tawuran kembali pecah pada Selasa (5/2/2019). Parahnya tawuran kemarin itu terjadi langsung dua kali sehari yakni pada sore dan malam hari.

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved