YLKI Nilai Tarif Ojek Daring di Peraturan Baru Terlalu Tinggi

YLKI menilai skema tarif batas bawah Rp 3.100 per kilometer pada aturan ojek daring baru yang disiapkan pemerintah, terlalu tinggi.

YLKI Nilai Tarif Ojek Daring di Peraturan Baru Terlalu Tinggi
Warta Kota/Henry Lopulalan
Sejumlah ojek online berhenti atau ngetem menunggu penumpang saat bubaran perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019). 

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai skema tarif batas bawah Rp 3.100 per kilometer pada aturan ojek daring baru yang disiapkan pemerintah, terlalu tinggi.

Pengemudi sebagai mitra diperkirakan akan menghadapi risiko mengalami penurunan order signifikan, bila skema itu diterapkan.

"Itu terlalu tinggi. Risiko bagi driver adalah ditinggalkan konsumen karena kenaikan (tarif) terlalu tinggi," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Kepala Dinas Sumber Daya Air Sebut LRT dan MRT Salah Satu Penyebab Genangan di Jakarta

Kementerian Perhubungan memang tengah menggodok aturan ojek daring yang ditargetkan selesai pada Maret 2019. Salah satu fokusnya adalah soal tarif yang diatur berdasarkan batas atas dan bawah, agar mitra pengemudi memiliki pendapatan lebih baik lagi.

Beredar kabar besaran tarif batas atas dan bawah tersebut telah dipatok Rp 3.100-Rp 3.500 per kilometer, atas usulan Tim 10. Selama ini, aplikator Grab menerapkan tarif batas bawah ojek daring sebesar Rp 1.200 per kilometer, adapun Go-Jek memberikan Rp 1.600 untuk mitra pengemudi.

YLKI khawatir rencana kenaikan tarif batas bawah dan atas ojek daring justru menjadi bumerang bagi mitra pengemudi, seperti halnya kenaikan tarif pada pesawat terbang. Konsumen yang merasa diperas akibat tarif mahal akan memilih moda transportasi alternatif yang memiliki tarif lebih murah.

Rumah Nyaris Ambruk di Bambu Apus, Petugas Cuma Topang Pakai Kayu dan Bambu

"Karena kenaikan terlalu tinggi, nanti malah ojek daring bernasib sama seperti pesawat terbang, penumpangnya turun drastis," ujar Tulus Abadi.

Seharusnya, dia melanjutkan, pemerintah melibatkan aplikator untuk membuat simulasi penarifan sebelum menetapkan tarif batas bawah dan atas. Aplikator perlu terlibat agar semua bisa mengetahui biaya produksi sebenarnya seperti apa.

"Saya rasa belum ada simulasi untuk menentukan standar cost production (biaya produksi). Mungkin pemerintah feeling saja untuk menentukan besarannya, karena angkanya didikte oleh pihak berkepentingan," tuturnya.

DJ Seksi Ini Minta Ahok Jangan Nikah Dulu, Ia Cemburu

Tulus Abadi menjelaskan, urusan pengaturan tarif ojek daring memang merupakan persoalan dilematis. Sebab, ojek daring tidak termasuk angkutan umum. Dengan demikian, skema tarif semestinya tidak bisa diatur pemerintah.

Namun, tambah Tulus Abadi, pemerintah terus ditekan oleh berbagai organisasi perkumpulan mitra pengemudi ojek daring, agar mendukung kenaikan tarif demi perbaikan pendapatan mereka. (Edy Sujatmiko)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved