Empat Warga Banten Gugat Presiden Jokowi terkait Tsunami Selat Sunda

Dalam gugatannya, warga meminta Presiden Jokowi menganggarkan pengadaan alat pendeteksi tsunami

Empat Warga Banten Gugat Presiden Jokowi terkait Tsunami Selat Sunda
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Surat pemberitahuan atau notifikasi tentang rencana gugatan warga ke Presiden Jokowi dan DPR RI terkait tsunami Selat Sunda. 

Semanggi, Warta Kota -- Sebanyak empat orang warga Banten akan melayangkan citizen lawsuit atau gugatan warga negara kepada Presiden dan DPR RI, terkait peristiwa tsunami di Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2018 lalu dan banyak memakan korban.

Dalam gugatannya, warga meminta Presiden Jokowi menganggarkan pengadaan alat pendeteksi tsunami yang diakibatkan gempa vulkanik dan alat kebencanaan lainnya di selat sunda.

Namun sebelum gugatan diajukan, warga akan menyampaikan pemberitahuan atau notifikasi kepada Presiden dan DPR RI.

Kuasa hukum 4 warga Banten yang akan melakukan gugatan, Abdul Hamim Jauzie mengatakan empat warga Banten yang menggugat Presiden Jokowi terkait tsunami Selat Sunda itu adalah Ahmad Muhibullah, aktivis Bantuan Hukum warga Tangerang Selatan; Veradina Novianty, Ibu Rumah Tangga, warga Tangerang Selatan; Yogi Iskandar, Wiraswasta, warga Pandeglang dan Muhammad Imaduddin Nasution, Pemuda Muhammadiyah, warga Tangerang Selatan.

"Jadi tiga orang warga Tangsel dan satu warga Pandeglang. Profesi mereka beragam, dari aktivis hingga ibu rumah tangga," katanya.

Hamim menjelaskan dalam mekanisme gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit, maka penggugat tidak harus yang mengalami kerugian secara langsung.

"Karena gugatannya atas nama pemenuhan hak asasi oleh negara. Dari 4 orang itu, tidak ada korban langsung. Meski demikian saat gugatan nanti didaftarkan, bisa saja ada korban sebagai tambahan penggugat," kata Hamim.

Hamim mengatakan notifikasi atau pemberitahuan rencana gugatan kepada Presiden dan DPR RI sudah dilayangkan pihaknya ke Sekertariat Negara, Senin (4/2/2019) pagi.

"Surat pemberitahuan atau notifikasi sudah kami kirim Presiden lewat Setneg dan DPR RI tadi pagi," kata Hamim.

Tujuan pemberitahuan katanya memberikan kesempatan kepada Presiden untuk memenuhi tuntutan empat warga Banten itu.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved