VIDEO: Penuturan Audy, Pengunjuk Rasa yang Mengaku Tanah Mereka Belum Dibayar untuk Proyek MRT

Ia mengatakan sebagian besar mereka yang lahannya belum diganti rugi ini awalnya adalah penggarap.

14 kepala keluarga (KK) yang dulunya tinggal dan menempati lahan di depan Stadion Lebak Bulus atau tepatnya di Jalan RA Kartini, RT 9 dan RT 10, RW 7, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, menggelar unjuk rasa di depan Depo Mass Rapid Transit (MRT), Rabu (30/1/2019).

Mereka menuntut pembayaran atau ganti rugi atas lahan mereka yang terkena proyek MRT dan kini dijadikan Depo MRT di Lebak Bulus.

Dalam aksinya warga membentangkan spanduk yang bertuliskan meminta Pemprov DKI segera membayar ganti rugi atas lahan yang diklaim milik mereka. Sejumlah spanduk juga bertuliskan bahwa warga menolak diresmikannya MRT yang rencananya dilakukan Maret 2019 mendatang, sebelum uang ganti rugi mereka terima.

Sebagian warga yang berunjuk rasa adalah perempuan dan kaum ibu. Mereka menggelar kardus di depan tembok proyek MRT untuk tempat mereka beristirahat dan duduk-duduk melepas lelah.

Tak ada orasi atau apapun dalam unjuk rasa ini.Warga mengaku hanya ingin menunjukkan bahwa pembangunan proyek MRT menyisakan masalah dan merampas hak mereka hingga menyengsarakan warga yang mengklaim pemilik lahan.

Aksi warga ini cukup menarik perhatian pengendara yang melintas di Jalan RA Kartini arah ke Ciputat.

Audy Walangitan (54) perwakilan warga yang berunjuk rasa mengatakan ada 16 bidang tanah milik 14 KK, di Jalan RA Kartini, RT 9 dan RT 10, RW 7, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang belum mendapat ganti rugi saat lahan mereka dicaplok proyek MRT.

"Totalnya ada sekitar 3500 meter persegi lahan untuk 16 bidang tanah warga kami yang belum diganti.rugi karena terkena proyek MRT," kata Audy kepada Warta Kota di lokasi unjuk rasa, Rabu (30/1/2019).

Ia mengatakan sebagian besar mereka yang lahannya belum diganti rugi ini awalnya adalah penggarap. "Semua warga ini sudah tinggal dan menempati lahan selama 40 tahun lebih atau sejak 1972. Bahkan beberapa diantara kami juga membayar pajak lahan," katanya.

Mereka kata Audy memiliki bukti kepemilikan lahan mulai dari berupa surat tanah garapan, surat oper garapan, Akta Jual Beli (AJB), pembayaran PBB dan pembayaran rekening listrik.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved