News

Gakkumdu Tangani 45 Perkara Dugaan Pelanggaran Pemilu

Sejak September 2018 ada 216 laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diterima Gakkumdu, baik dari laporan masyarakat atau temuan Gakkumdu.

Gakkumdu Tangani 45 Perkara Dugaan Pelanggaran Pemilu
Warta Kota
Brigjen Dedi Prasetyo. 

Semanggi, Warta Kota. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan gabungan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus dugaan tindak pidana Pemilu, sampai saat ini telah menangani 45 perkara dugaan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu 2019 dari seluruh Indonesia.

Brigjen Dedi Prasetyo.
Brigjen Dedi Prasetyo. (Warta Kota)

Hal itu dikatakan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/1/2019).

Ia menjelaskan sebenarnya sejak September 2018 ada 216 laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diterima Gakkumdu, baik dari laporan masyarakat atau temuan Gakkumdu.

"Dari jumlah itu, 171 perkara tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu dan hanya 45 yang merupakan dugaan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara dari 45 kasus dugaan tindak pidana pemilu itu sebanyak 34 perkara masuk ke tahap II, 3 Perkara di SP3, dan 8 perkara disidik,” kata Dedi.

Sebanyak 45 kasus dugaan tindak pidana pemilu itu kata Dedi diantaranya kasus pemalsuan dokumen untuk pemilu di sejumlah daerah yakni di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo sebanyak 4 kasus, di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Banggai Laut dan Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah) sebanyak 7 kasus, serta di Sulawesi Tenggara satu kasus.

Kemudian kasus kampanye di luar jadwal ada tiga perkara yakni di Jakarta, Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah, dan Maluku Utara.

Lalu satu perkara tidak menyerahkan salinan DPT ke Parpol di Kabupaten Bogor.

Untuk dugaaan tindak pidana politik uang, Gakkumdu menemukan 13 perkara yakni di Jakarta Timur, di Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau), Jakarta Pusat, di Kota Gorontalo ada tiga perkara, serta di Provinsi Gorontalo.

Juga dugaan politik uang di Cianjur, di Kota Singkawang, Halmahera Utara, Boyolali, serta Bantul.

Selain itu tindakan yang menguntung atau merugikan salah satu calon ada 7 Perkara, antara lain di daerah Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjarnegara, Buton, Indragiri Ilir dan Tegal.

Kemudian kasus dugaan menghina peserta pemilu ada satu Perkara di Solok, serta kampanye yang melibatkan pihak terlarang ada satu perkara di Kabupaten Bima.

Untuk perkara kampanye di tempat ibadah atau di tempat pendidikan ada satu kasus di Kota Palu.

Serta kampanye menggunakan fasilitas pemerintah ada tiga kasus yakni di Sleman, Bukittinggi, dan Bone.

Selain itu kasus adanya pihak yang dilarang sebagai Pelaksana atau Tim Kampanye ada satu perkara di wilayah Dompu.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved