Kabel Utilitas Semrawut, DPRD Pertanyakan Fungsi Pengawasan Dinas Bina Marga

DPRD DKI mempertanyakan fungsi Dinas Bina Marga DKI terkait semrawutnya jaringan utilitas di Jakarta.

Kabel Utilitas Semrawut, DPRD Pertanyakan Fungsi Pengawasan Dinas Bina Marga
Kabel semrawut menjuntai ke Jalan Raya Bekasi dekat halte Transjakarta Tioar Cakung. (Foto: Muhamad Azzam) 

BUMD yang tidak disebutkannya itu katanya akan menegaskan semua utilitas harus tertata lewat bawah tanah.

Hanya saja, Anies menyebutkan fase penataan utilitas di wilayah Ibu Kota telah dimulai, di antaranya penyusunan fase awal yang meliputi wilayah dan tenggat waktu pengerjaan yang akan berakhir pada bulan Januari 2019 mendatang.

"Sebentar lagi ada pengumuman khusus soal itu. Nanti saya sampaikan lagi, sudah kita tugaskan BUMD untuk bereskan," kata Anies kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (24/1/2019).

Anies menjelaskan, penataan utilitas dikerjakan secara bertahap dan harus bekerjasama dengan pemilik utilitas.

Sebab, mayoritas utilitas yang semerawut tersebut ddidominasi milik Perusahaan Listrik Negara, (PLN), Telkom dan fiber optik (FO) pihak swasta.

Mantan Menteri pendidikan itu menilai bahwa kerjasama dengan PLN sudah ada pembicaraan, begitu juga dengan telepon yang diberikan saran olehnya dengan membuat rute penyelesaian yang dilakukan secara bertahap.

"Kami berharap pemilik utilitas FO dapat bekerjasama dengan baik," ungkapnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved