Kabel Utilitas Semrawut, DPRD Pertanyakan Fungsi Pengawasan Dinas Bina Marga

DPRD DKI mempertanyakan fungsi Dinas Bina Marga DKI terkait semrawutnya jaringan utilitas di Jakarta.

Kabel Utilitas Semrawut, DPRD Pertanyakan Fungsi Pengawasan Dinas Bina Marga
Kabel semrawut menjuntai ke Jalan Raya Bekasi dekat halte Transjakarta Tioar Cakung. (Foto: Muhamad Azzam) 

Semrawutnya galian utilitas ataupun masih menjuntainya kabel di Ibukota dinilai Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga sebagai bentuk kelalaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia pun mempertanyakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Padahal, lanjutnya, pengawasan dan pelaksanaan pemasangan jaringan utilitas di ruang atau badan jalan merupakan wilayah wewenang Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta

Sehingga, menurutnya, pembenahan badan jalan, median jalan, trotoar berserta saluran air dan jaringan utilitas serta pembangunan terpadu merupakan keharusan yang harus dimulai dari sekarang.

"Kalau untuk penataan utilitas yang semrawut diatas ini hanya tinggal kemauan. Dinas Bina Marga sudah punya bidang yang menangani utilitas. Harusnya penataan utilitas bisa dibarengi dengan penataan trotoar yang telah gencar dilakukan dua tahun belakangan ini," ujarnya dihubungi pada Kamis (24/1/2019).

Rencana penataan kabel semrawut diungkapkannya sudah direncanakan sejak lama, bahkan saat kepemimpinan Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Pemprov DKI Jakarta bersama para pemilik utilitas melakukan nota kesepahaman terkait penempatan jarinan utilitas ke dalam mainhole di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada tahun 2017.

"Sayangnya saat itu, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) menolak penandatanganan lantaran belum ada aturan teknis penyelengaraannya," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menjanjikan konsep penyelesaian permasalahan galian utilitas serta semrawutnya kabel di Ibukota akan dirampungkan pada akhir bulan Januari 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Anies merujuk progres sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan khusus menangani kesemrawutan utilitas.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved