Pemprov DKI Bakal Tarik Hak Pengelolaan Air PT Aetra, Begini Reaksi PD PAM Jaya

Polemik Pengelolaan air yang dilakukan oleh PT Aetra tidak dikhawatirkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAM JAYA)

Pemprov DKI Bakal Tarik Hak Pengelolaan Air PT Aetra, Begini Reaksi PD PAM Jaya
Kompas.com
Petugas memperbaiki jaringan pipa air minum. 

Polemik Pengelolaan air yang dilakukan oleh PT Aetra tidak dikhawatirkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAM JAYA).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu pun siap menjalankan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur PD Pam Jaya, Priyatno Bambang Hernowo.

Ditegaskannya, pihaknya akan menjalankan instruksi Anies sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 pada tanggal 10 April 2014.

Akan tetapi, kebijakan tentang pengalihan pengolahan air minum dari semula dikelola pihak swasta kepada pemerintah daerah itu tidak boleh terhenti dan dipastikan akan menjadi lebih baik.

Pembelian Saham PT Aetra Jadi Pilihan Anies Selesaikan Polemik Pengelolaan Air Ibukota

Soal Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Timbang Keputusan Agar Tidak Digugat

"Ya meski putusan MA itu mengikat, kami harus tunggu keputusan Gubernur. Kami tidak mau berandai-andai. Intinya kami siap," ungkapnya dihubungi pada Senin (21/1/2019).

Herwono menyebut bahwa kerjasama PD Pam Jaya dengan kedua operator pengelolaan air, yakni PT Aetra di wilayah timur dan PT Palyja di wilayah Barat Ibukota yang berlangsung sejak tahun 1998 itu, akan berakhir pada 2023.

Sehingga, apabila kerjasama dihentikan sebelum kontrak berakhir, PD Pam Jaya atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung denda pelanggaran komtra

Permasalahan tersebut katanya menjadi salah satu catatan dalam rekomendasi Tim Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum.

Terlebih usai pengambilalihan seluruh pengelolaan air minum, PD Pam Jaya harus melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Nenek Amandine Cattleya: Kembalikan Cucu Saya, Tyas Mirasih!

Diusung Jadi Moderator Debat, Fadli Zon Nilai Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Punya Afiliasi Politik

"Sejak 1998 kan kita cuma melakukan pengawasan. Pengelolaan dan pelayanan ada di dua operator. Nah kalau diputus kontrak, kita sudah siap bagaimana supaya air tidak terhenti. Nanti lihat keputusan Gubernur," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air (KMMS) Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, agar melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 yang dibacakan pada tanggal 10 April 2014.

Putusan terkait sengketa antara Nurhidayah dengan PT Aetra itu menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, agar mengembalikan pengelolaan air dari sebelumnya dipegang pihak swasta menjadi pemerintah.

Namun, hampir dua tahun lamanya sejak putusan tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Dr Nurul Elmiyah itu, pengelolaan air di wilayah Ibu Kota, khususnya wilayah timur Jakarta masih dipegang oleh PT Aetra.

Padahal, sesuai putusan, PT Palyja selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta harus mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta tersebut.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved