Pakar Hukum Sebut Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir Tak Ada Landasan Hukumnya

Namun, dalam konteks pembebasan Abu Bakar Baasyir, hal itu bukanlah grasi karena tidak ada permintaan dari Abu Bakar Baasyir.

Pakar Hukum Sebut Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir Tak Ada Landasan Hukumnya
Antara/Yulius Satria Wijaya
KUASA hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. 

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan bahwa Indonesia tidak mengenal pembebasan tanpa syarat.

Hal itu disampaikan Fickar terkait pembebasan tanpa syarat untuk terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir, yang disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan alasan kemanusiaan dan faktor kesehatan.

Meski tidak mengenal pembebasan tanpa syarat, Fickar mengatakan, Indonesia memiliki grasi.

Fadli Zon Nilai Pembebasan Abu Bakar Baasyir Manuver Politik untuk Dapatkan Simpati Umat Islam

Abu Bakar Baasyir Dipastikan Bebas Besok atau Lusa

"Menurut saya, hal ini (pembebasan tanpa syarat) hanya bisa terjadi di negara kerajaan sebagai pengampunan dari raja (di negara demokrasi namanya grasi)," kata Fickar saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/1/2019).

Namun, dalam konteks pembebasan Abu Bakar Baasyir, hal itu bukanlah grasi karena tidak ada permintaan dari Abu Bakar Baasyir.

Hal itu bukan pula pembebasan bersyarat karena Abu Bakar Baasyir menolak menandatangani surat taat pada Pancasila, yang mengugurkan haknya atas pembebasan bersyarat.

Pembebasan Abu Bakar Baasyir Diisukan Bermotif Politik, TKN Jokowi-Maruf : Gak Ada Lah

Abu Bakar Baasyir Tolak Pancasila, PDIP Persilakan Jadi Warga Negara Lain

Oleh karena itu, ia berpandangan, pembebasan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Abu Bakar Baasyir tidak memiliki landasan hukum.

"Artinya meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya," terangnya.

Fickar berpandangan, jika pembebasan tersebut tetap akan diberikan, Jokowi perlu membuat payung hukumnya.

Tanpa payung hukum, keputusan Presiden Jokowi dinilai melangkahi konstitusi.

Halaman
12
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved