Janjikan Ibadah Umrah Saat Kampanye Berbuntut Caleg PAN Mandala Abadi divonis Penjara Tiga Bulan

Kasus bermula saat Mandala Abadi berkampanye tatap muka dengan masyarakat di Pasar Rawajati Kalibata.

Janjikan Ibadah Umrah Saat Kampanye Berbuntut Caleg PAN Mandala Abadi divonis Penjara Tiga Bulan
Warta Kota/Dwi Rizki
Ilustrasi suasana persidangan. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp 5.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap Mandala Abadi, Caleg DPR RI dapil 2, (Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri) dari Partai PAN dalam persidangan yang berlangsung Senin (21/4/2019).

Mandala Abadi dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja menjanjikan materi berupa umroh kepada peserta kampanye.

Ketua Panwaslu Jakarta Selatan, Mukhtar mengungkapkan, kasus bermula saat Mandala Abadi berkampanye tatap muka dengan masyarakat di Pasar Rawajati Kalibata - Pancoran Jakarta Selatan pada 11 November 2018.

"Dalam melakukan kampanye tersebut Mandala dan anggota tim sukses atau relawannya itu disebut memberikan kupon umroh yang dicetak dan membagikan hadiah umroh kepada peserta kampanye di lokasi tersebut," kata Mukhtar, Senin (21/1/2019).

Peristiwa ini dijadikan sebagai temuan oleh Panwaslu Kecamatan Pancoran.

"Kemudian kita proses selama 14 hari di Bawaslu bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) unsur penyidik dan jaksa. Setelah 14 hari kita lakukan penanganan, selanjutnya kita limpahkan ke tahap penyidikan, prosesnya pun 14 hari kerja. Setelah itu masuk ke tahap penuntutan di kejaksaan. Setelah melalui proses persidangan," ungkapnya.

Dengan kejadian ini, Mukhtar mengimbau kepada tim kampanye, caleg, dan peserta pemilu untuk mengindahkan larangan yang ada di UU Pemilu terkait dengan ketentuan kampanye untuk tidak melakukan politik uang, tidak menyebarkan informasi yang bersifat fitnah, ujaran kebencian, ataupun memobilisasi terkait isu-isu sara.

Uppaya penegakan hukum, kata dia, semata-mata dilakukan agar memberi efek jera kepada peserta pemilu yang melanggar. Dengan begitu, diharapkan peserta pemilu lainnya dalam melaksanakan kegiatan kampanye tidak melanggar ketentuan yang sudah tegas diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Bukan dengan menghalalkan segala cara, apalagi melakukan politik uang, politisasi SARA maupun menyebarkan informasi yang bersifat hoax selama masa kampanye berlangsung,” ungkapnya.

"Kami juga mengapresiasi peran dan fungsi yang sudah dijalankan baik oleh unsur Kepolisian maupun Kejaksaan di Sentra Gakkumdu Jakarta Selatan. Peran kedua lembaga ini sangat membantu dalam penanganan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu, yang ditangani bawaslu Kota Jakarta Selatan," imbuh Mukhtar.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved