Ini Motif Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi

Umar diamankan dari kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). Meski ditetapkan sebagai tersangka, Umar tidak ditahan.

Ini Motif Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (15/1/2019). 

APARAT Bareskrim Mabes Polri menangkap Umar Kholid Harahap (28), karena mengunggah kabar bohong alias hoaks ijazah palsu SMA Presiden Joko Widodo (Jokowi), di laman Facebook-nya.

Umar diamankan dari kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). Meski ditetapkan sebagai tersangka, Umar tidak ditahan.

"Yang bersangkutan sengaja menyebarkan berita hoaks dengan menggunakan akun Facebook-nya, yang menyebutkan ijazah Presiden Jokowi palsu," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi.

Prabowo Nyatakan Siap Lanjutkan Program Jokowi, Pendukungnya Protes

Padahal, kata dia sesuai penjelasan pihak sekolah dan pihak terkait, dipastikan ijazah SMA Jokowi asli. Saat mengamankan pelaku, kata Dedi Prasetyo, penyidik menyita satu unit telepon genggam dan dua buah SIM card. Lewat ponsel itulah pelaku menyebarkan hoaks melalui Facebook-nya.

"Saat diperiksa, pelaku mengaku motifnya untuk mengetahui kebenaran tentang ijazah Presiden Jokowi tersebut," ungkap Dedi Prasetyo.

Sebaliknya, kata Dedi Prasetyo, kepastian keaslian ijazah Jokowi sejak awal tak perlu diragukan lagi.

Prabowo: Banyak Dokter Kita Gajinya Lebih Kecil dari Tukang Jaga Parkir Mobil

Ijazah Jokowi dianggap palsu karena SMAN 6 Surakarta baru berdiri pada 1986. Sedangkan di ijazah Jokowi ia tertulis lulus pada tahun sebelumnya, dengan nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP).

Dari keterangan Kepala SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto, SMPP diketahui merupakan cikal bakal SMA 6 Surakarta. Jokowi merupakan lulusan perdana dari jurusan IPA. Karenanya, ijazah Jokowi pun dipastikan asli.

Karena perbuatannya, kata Dedi Prasetyo, pelaku disangkakan pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 207 KUHP. (*)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved