ICJR Minta Jokowi Lakukan Tiga Langkah Kemanusiaan Ini Usai Bebaskan Abu Bakar Baasyir

Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju, membeberkan tiga langkah penting yang harus dilakukan oleh Jokowi

ICJR Minta Jokowi Lakukan Tiga Langkah Kemanusiaan Ini Usai Bebaskan Abu Bakar Baasyir
ISTIMEWA
Abu Bakar Baasyir di dalam ruang periksa klinik Kencana, RSCM, Jakarta, Kamis (1/3/2018) 

Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju, membeberkan tiga langkah penting yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), usai membebaskan tanpa syarat ulama Abu Bakar Baasyir.

Jika benar Abu Bakar Baasyir pembebasan murni dilakukan oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, Anggara Suwahju mengatakan pihaknya menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo.

Yakni, terkait komutasi atau pengubahan pemidanaan bagi 51 orang terpidana mati, amnesti untuk korban yang dikriminalisasi dan pertimbangkan permohonan grasi terpidana mati kasus narkotika dengan nilai kemanusiaan.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, lanjut Anggara Suwahju, dijelaskan Presiden Joko Widodo akan beri pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir pada Kamis (24/1/2019) lalu dengan alasan kemanusiaan.

Banyak Jalan Rusak di Kota Tangerang Akibat Musim Hujan

Abu Bakar Baasyir Boleh Bebas, LSM Ini Minta Tahanan RMS dan Tahanan Teroris Juga Bebas

Sebelumnya pada 16 Juni 2011 lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Abu Bakar Baasyir diputus 15 tahun penjara.

Sebab, terbukti menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

"Skema pembebasan Abu Bakar Baasyir yang diberikan Presiden Joko Widodo itu dipertanyakan. Sebab, menurut keterangan dari kuasa hukum, pembebasan itu bukanlah pembebasan bersyarat dan juga bukan grasi," ucapnya, Minggu (20/1/2019) melalui press rilis ICJR.

Padahal dengan skema pemasyarakatan berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 jo Permenkuham No. 3 tahun 2018 dijelaskan, untuk mengeluarkan warga binaan pemasyarakatan dapat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum menjalani semua masa pidana adalah dengan Pembebasan Bersyarat, yang diketahui menyertakan syarat-syarat khusus untuk narapidana terorisme.

"Namun, berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir, pembebasan ini bukan pembebasan yang bersyarat. Kuasa Hukum juga menjelaskan bahwa pembebasan ini juga bukan grasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi," ujarnya.

"Karena narapidana Abu Bakar Baasyir tidak pernah mengajukan grasi ke Presiden. Pembebasan dengan skema lainnya pun dipertanyakan, jika dengan mekanisme amnesti sesuai dengan UU 1945 jo UU No 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, maka hal tersebut pun tidak dapat dilakukan," tambahnya.

Abu Bakar Baasyir Dibebaskan, Fadli Zon Singgung Nasib Rizieq Shihab Hingga Ahmad Dhani

Pakar Hukum Sebut Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir Tak Ada Landasan Hukumnya

Kata Anggara Suwahju, karena amnesti menghilangkan semua akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan, dan sebelumnya harus ada nasihat tertulis dari Mahkamah Agung (MA) atas permintaan Menteri Hukum dan HAM dan kemudian juga harus dengan pertimbangan DPR. 

Halaman
1234
Penulis: Panjibaskhara
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved