Alasan Said Didu Ungkap Acara Kegiatan Pemerintah Tidak Boleh Dibiayai CSR BUMN

Muhammad Said Didu memberikan klarifikasi terkait distorsi yang terjadi dalam polemik kegiatan yang didanai oleh BUMN, dalam kaitan ini adalah Bank BNI.

Hal tersebut sebelumnya sudah disampaikan melalui pernyataan yang disampaikan di akun pribadinya di Twitter.

Muhammad Said Didu aktif dengan akun Twitter @saididu untuk menyampaikan sejumlah pendapat terkait dengan data-data yang diterimanya.

• Terbongkar BNI Disuruh Membiayai Kunjungan Jokowi ke Desa

• BNI bersama Kemendes Dukung Pengembangan BUMDes di Garut

Dalam kaitan tersebut, berita yang diungkap Muhammad Said Didu telah mendapatkan penjelasan dari Bank BNI, tapi penjelasan itu disanggah Muhammad Said Didu, Senin (21/1/2019).

Muhammad Said Didu tetap pada pandangannya bahwa BUMN tidak boleh membiayai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat.

Dia juga tidak menunjuk secara khusus kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Garut, yang menjadi kontroversi terkait dengan beredarnya surat Kementerian Desa agar kegiatan itu dibiayai BNI.

Muhammad Said Didu menyatakan, dia perlu meluruskan distorsi yang terjadi dalam polemik pendanaan oleh Bank BNI untuk kegiatan pejabat tersebut.

Apalagi jika dana itu diambil dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dalam kaitan ini dari Bank BNI.

"CSR itu harus langsung diterima oleh masyarakat, tidak boleh membiayai kegiatan pemerintah," kata penggemar fanatik Manchester City ini, tegas.

Lebih lengkap, berikut ini pandangan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu di akun pribadinya:

CSR itu harus langsung diterima oleh masyarakat - tdk boleh membiayai kegiatan pemerintah

Setiap kita uangkap kebenaran dituduh nyinyir. Saya akan tetap berjuang menutup pencitraan berbasis ketidakjujuran.

Saya selalu konsisten menjaga profesionalisme BUMN. Saat saya masih Sesmen saya menolak ada Ide berikan ucapan Selamat atas penghargaan yg diterima oleh Presiden @SBYudhoyono serta tdk izinkan pejabat tmsk Presiden muncul menumpang iklan BUMN.

Saya sdh jawab.

Secara teori di kampus oke, tapi hal ini harus dihindari di BUMN krn kalau dibuka maka nanti semua kementerian/lembaga, pemda, polisi, TNI, LSM dll minta cost sharing atas kegiatannya. Kalau