Abu Bakar Baasyir Tolak Pancasila, PDIP Persilakan Jadi Warga Negara Lain

Oleh karena itu, Hasto Kristiyanto meminta agar Abu Bakar Baasyir mau menandatangani janji setia kepada Pancasila.

Abu Bakar Baasyir Tolak Pancasila, PDIP Persilakan Jadi Warga Negara Lain
ISTIMEWA
Abu Bakar Baasyir di dalam ruang periksa klinik Kencana, RSCM, Jakarta, Kamis (1/3/2018) 

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pembebasan tanpa syarat Abu Bakar Baasyir, yang enggan menandatangani janji setia kepada Pancasila.

Menurut Hasto Kristiyanto, Pancasila dan NKRI merupakan harga mati bagi seluruh warga Indonesia, tidak boleh ada satu pun yang lepas dari ideologi negara tersebut.

"Setiap warga negara Indonesia wajib untuk setia pada Pancasila dan NKRI. Jadi PDIP sangat kokoh di dalam menjalankan perintah konstitusi itu," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Abu Bakar Baasyir Tolak Tandatangani Syarat Taat pada Pancasila, Yusril Ihza Mahendra Cuma Tertawa

Sekretaris TKN Jokowi-Maruf Amin ini juga meminta siapa pun yang tidak berkomitmen kepada Pancasila, agar mencari status warga negara baru di luar Indonesia.

"Sekiranya tidak mau punya komitmen yang kuat tehadap NKRI sebagai kewajiban warga negara, ya dipersilakan untuk jadi warga negara lain," tutur Hasto Kristiyanto.

Oleh karena itu, Hasto Kristiyanto meminta agar Abu Bakar Baasyir mau menandatangani janji setia kepada Pancasila.

PKS Janji Perjuangkan Undang-undang Perlindungan Alim Ulama dan Tokoh Agama Jika Menang Pemilu

Selain itu, PDI Perjuangan tetap komitmen mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana terorisme itu.

Hasto Kristiyanto menuturkan, Indonesia yang pernah beralih dari NKRI ke negara serikat, justru menggerus sendi-sendi persatuan bangsa.

Oleh karenanya, bagi PDI Perjuangan, Pancasila dan NKRI adalah harga mati.

Ia juga menekankan, keputusan pembebasan Abu Bakar Baasyir tidak berhubungan dengan politik.

Melainkan, sepenuhnya murni atas pertimbangan kemanusiaan.

"Itu sudah kami jelaskan bahwa ini lebih kepada aspek kemanusiaan. Tetapi prinsip kemanusian tidak boleh melanggar konstitusi, karena itulah terkait dengan Pancasila dan NKRI itu tidak bisa ditawar," papar Hasto Kristiyanto. (Fransiskus Adhiyuda)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved