Abu Bakar Baasyir Bebas

Ketua DPR Yakin Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Bukan Strategi Politik Jelang Pilpres 2019

Bambang Soesatyo menilai, alasan kemanusiaan karena Ustaz Ba'asyir telah tua dan faktor kesehatan bisa diterima dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Ketua DPR Yakin Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Bukan Strategi Politik Jelang Pilpres 2019
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. 

KETUA DPR Bambang Soesatyo tidak melihat kebijakan Presiden Jokowi memberikan pembebasan hukuman kepada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sebagai strategi politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya tidak melihat upaya pembebasan hukuman Ustas Ba'asyir oleh Presiden Jokowi sebagai strategi politik menjelang Pilpres 2019 karena keputusan tersebut sangat manusiawi," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Bambang Soesatyo menilai, alasan kemanusiaan karena Ustaz Ba'asyir telah tua dan faktor kondisi kesehatan bisa diterima dan tidak ada aturan perundangan-undangan yang dilanggar.

Karena itu, dia berharap semua pihak bisa mendukung dan berbaik sangka terhadap kebijakan tersebut karena landasan hukum untuk mengeluarkan kebijakan tersebut sudah sesuai dan kuat.

"Terlebih sebelum memberikan keputusan tersebut Presiden Jokowi sudah melalui pembahasan panjang dan cermat sejak awal tahun 2018," ujar Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo mengatakan, pembahasan tersebut melibatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk mengkaji dari sisi keamanan dan kesehatan Ustads Ba'asyir.

Karena itu, Bambang Soesatyo menilai kekhawatiran munculnya teror baru setelah Ba'asyir dibebaskan telah diantisipasi sejak dini dan dalam memberikan pembebasan kepada Ustadz Ba'asyir ada beberapa opsi yang bisa diambil Presiden Jokowi.

Pertama, menurut Bambang Soesatyo, dengan memberikan pembebasan bersyarat, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya.

"Ba'asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Juni 2011. Artinya, dua pertiga masa tahanan Ustaz Ba'asyir telah dilalui pada Desember 2018," ujar Bambang Soesatyo.

Kedua, Presiden bisa membebaskan Ba'asyir melalui pemberian grasi sesuai Pasal 14 UUD 1945 bahwa grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada Presiden untuk memberikan pengampunan kepada narapidana dengan melalui sejumlah pertimbangan. 

Karena itu, menurut Bambang Soesatyo, secara konstitusi apapun keputusan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ustaz Ba'asyir dengan memberikan pembebasan bersyarat ataupun pembebasan melalui grasi sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

"Pembebasan Ustaz Ba'asyir juga sesuai semangat reformasi bidang hukum Pemerintahan Presiden Jokowi," kata Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo mengatakan, dalam pembahasan revisi KUHP yang saat ini masih dibahas Komisi III DPR RI dengan pemerintah, pemerintah mengusulkan untuk memberikan pembebasan pidana kepada narapidana yang telah berumur 70 tahun.

Bambang Soesatyo menjelaskan, pasal dalam revisi KUHP tersebut secara prinsip telah disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR RI termasuk alasan kemanusiaan untuk memberikan pembebasan kepada seorang narapidana.  (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved