Yusril Sebut Permen Nomor 23 Tahun 2018 Tentang P3SRS Menyalahi Undang-Undang

Permen P3SRS itu diungkapkannya menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pemilik daripada unit-unit satuan rumah susun.

Yusril Sebut Permen Nomor 23 Tahun 2018 Tentang P3SRS Menyalahi Undang-Undang
Warta Kota/Dwi Rizki
Yusril Ihza Mahendra dan tim di Izha & Izha Law Firm, Wisma 88 Tower A Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (17/1/2019). 

Judicial Review Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) disoroti tajam Yusril Ihza Mahendra.

Dirinya menyebut Permen tersebut melanggar Perundang-undangan.

Akibatnya, Permen yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang secara umum mengatur mengenai P3SRS itu diungkapkannya menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pemilik daripada unit-unit satuan rumah susun.

Selain itu, ketentuan tersebut menurutnya memicu keresahan dan gangguan kerja kepada para pengembang apartemen atau rumah susun.

"Dalam hal ihwal proporsi antara kepemilikan unit-unit satuan rumah susun dikaitkan dengan hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik dari satuan rumah susun, khususnya dalam rangka pembentukan dan pengambilan suara dalam P3SRS," ungkap Yusril ditemui di Izha & Izha Law Firm, Wisma 88 Tower A Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (17/1/2019).

Terkait hal tersebut, pihaknya menekankan Permen tersebut dikeluarkan tidak melalui pembahasan dengan pelaku pembangunan, dan diterbitkan dengan tidak mengacu kepada pasal-pasal acuan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2011, khususnya pasal 78 yang mendelegasikan kewenanganan pengaturan terkait dengan PPPSRS melalul Peraturan Pemerintah (PP) bukan Peraturan Menteri (Permen).

Sementara, rancangan terhadap PP tersebut masih dalam pembahasan secara rinci dan intensif hingga saat ini

Permen tersebut pun katanya diterbitkan mendahului diterbitkannya PP, sehingga secara hukum Permen tersebut tidak mempunyai payung hukum baik secara delegatif.

Hal itu berdasarkan pada hierarki Peraturan Perundangan-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peninjauan Permen tentang P3SRS katanya harus dilakukan mengingat pengaturan mengenai hak suara pemilihan pengurus dan pengawas P3SRS tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2011, karena secara tegas Undang-Undang tersebut mendelegasikan kepada PP.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved