Pemilu

Kuasa Hukum PPDI Sebut Keputusan Jokowi Tentang Perangkat Desa Atas Masukan Yusril

Prof Yusril pastilah bisa memberikan masukan ke pak Jokowi atas harapan PPDI.

Kuasa Hukum PPDI Sebut Keputusan Jokowi Tentang Perangkat Desa Atas Masukan Yusril
Warta Kota
Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019). DPN PPDI yang diwakili oleh Ketuanya, Widhi Hartono menemui Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo. 

Sudir Santoso Kuasa Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Jokowi tentang pemberian hak penghasilan tetap setara PNS 2A salah satunya adalah hasil komunikasi dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Jokowi.

Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019). DPN PPDI yang diwakili oleh Ketuanya, Widhi Hartono menemui Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo.
Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019). DPN PPDI yang diwakili oleh Ketuanya, Widhi Hartono menemui Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo. (Warta Kota)

“Prof Yusril itu kan pengacara pak Jokowi dalam Pilpres 2019, jadi saya mencoba konsultasi dan komunikasikan ke pak Yusril tentang harapan para perangkat desa. Prof Yusril pastilah bisa memberikan masukan ke pak Jokowi atas harapan PPDI” terang sudir Santoso dari Kantor Pengacara Parade Nusantara melalui keterangan tertulisnya, Rabu (16/1/2019).

Sudir santoso telah melakukan diskusi tentang keberadaan PP 43/2014 dan PP 47/2015 yang mengakibatkan posisi perangkat desa yang lemah dalam hak penghasilan Tetap.

Ada kegagalan pemahaman UU Desa dalam PP tentang peraturan pelaksanaan UU Desa.

“Yang terlupakan dalam pengaturan tentang pelaksanaan UU Desa adalah bahwa sejarah mencatat UU Desa itu merupakan proses peningkatan status PP 72 / 2015 tentang Desa yang di dalamnya ada kewajiban Pemerintah pusat menjamin kesejahteraan perangkat desa. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Prof yusril” tambah Sudir.

UU Desa pasal 66 ayat 1, 2 dan 5 adallah rujukan tentang penghasilan tetap, yang diamanatkan diatur dalam PP.

Dalam hal PP kemudian mengatur ada kesalahan pemahaman pada pasal 66 ayat 2 yaitu bahwa penghsilan tetap bersumber dari dana perimbangan bukanlah bermakna bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Jaminan kesejahteraan kepala desa dan perangkat Desa semestinya bersumber dari APBD diluar ADD sesuai dengan semangat PP 72/2005 tentang desa dimana pasal 68 huruf d penjelasan disebutkan Bantuan keuangan dari pemerintah pusat diutamakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat Desa.

“Jadi saya masih berharap prof yusril mampu membantu agar revisi PP 47/2015 sesuai dengan semangat UU desa yang dijiwai oleh PP 72 2005” tandas Sudir santoso.

Namun, di kesempatan sama Sudir mengaku masih belum puas dengan catatan rencana perubahan PP yang sumber Penghasilan tetap Kepala Desa perangkat desa bersumber dari ADD.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved