Tak Disiplin, Ratusan Pegawai Pemkot Bekasi Dihukum Pakai Rompi Seperti Tahanan KPK

SEKITAR 500 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mendapat sanksi dari kepala daerah setempat, saat apel upacara pada Senin (14/1/2019) pagi.

Tak Disiplin, Ratusan Pegawai Pemkot Bekasi Dihukum Pakai Rompi Seperti Tahanan KPK
WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI
Sekitar 500 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mendapat sanksi dari kepala daerah setempat, saat apel upacara pada Senin (14/1/2019) pagi. Mereka mengenakan rompi layaknya tahanan KPK. 

SEKITAR 500 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mendapat sanksi dari kepala daerah setempat, saat apel upacara pada Senin (14/1/2019) pagi.

Seperti halnya tahanan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka dikenakan sanksi memakai rompi berwarna oranye dan hijau.

Namun, dari seluruh pegawai yang terkena sanksi itu, hanya 200 orang yang mengenakan rompi berwarna, sedangkan 300 pegawai lagi tidak memakainya, karena keterbatasan jumlah pakaian tanpa lengan tersebut.

KPK Diteror Sembilan Kali, Pegawai Duga Dilakukan Jaringan yang Sama

"Saya sediakan 200 rompi, rupanya masih kurang, karena yang terkena sanksi sampai 500 orang," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (14/1/2019).

Pantauan Warta Kota, warna rompi melambangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN), ditambah sebuah kalimat. Untuk rompi warna hijau di bagian belakangnya bertuliskan 'Saya Belum Disiplin', sedangkan rompi warna oranye bertuliskan 'Melanggar Disiplin Berat'.

Pegawai yang mendapat sanksi bukan hanya dari kalangan tenaga kerja kontrak (TKK) maupun staf pegawai negeri sipil (PNS) saja, sejumlah kepala dinas (eselon II-B), sekretaris dinas, hingga kepala bagian (eselon III-A) juga terkena hukuman.

Sekitar 500 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mendapat sanksi dari kepala daerah setempat, saat apel upacara pada Senin (14/1/2019) pagi. Mereka mengenakan rompi layaknya tahanan KPK.
Sekitar 500 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mendapat sanksi dari kepala daerah setempat, saat apel upacara pada Senin (14/1/2019) pagi. Mereka mengenakan rompi layaknya tahanan KPK. (WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI)

Seperti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sopandi Budiman; Kepala Dinas Kesehatan Tanty Rohilawati; Kepala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Karto; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Encu Hermana; Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karya Sukmajaya; Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Heri Suparjan, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Sajekti Rubiah, dan sebagainya.

Tidak hanya mengenakan rompi, mereka juga disuruh berdiri di barisan paling depan, sehingga sosoknya akan terlihat oleh peserta upacara. Menurut Rahmat, mereka dihukum karena tidak loyal pada kepala daerah yang membuat acara setiap Minggu, yakni subuh keliling (suling).

Kegiatan yang digelar di masjid-masjid di Kota Bekasi ini harus diikuti oleh pejabat struktural dari eselon II hingga eselon IV atau kepala dinas, sampai kepala seksi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Jokowi: Empat Tahun Dibilang PKI Saya Diam Saja, Sekarang Semuanya Harus Diakhiri

"Pegawai yang Nasrani saja ikut melihat, masa kita (pegawai muslim) yang wajib (salat subuh) masih banyak yang tidak mau," ujar Rahmat Effendi.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved