Pencemaran Udara

Pencemaran Udara DKI Dalam Tiga Tahun Terakhir Telah Lampaui Baku Mutu

Pencemaran udara DKI 3 tahun terakhir telah melewati baku mutu. Di Jakpus dan Jaksel selalu menunjukkan angka di atas Baku Mutu Udara Daerah Jakarta.

Pencemaran Udara DKI Dalam Tiga Tahun Terakhir Telah Lampaui Baku Mutu
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Ilustrasi: Suasana di kawasan Monas Jakarta 

KELOMPOK masyarakat peduli udara sehat di Jakarta mengatakan, pencemaran udara DKI selama tiga tahun terakhir telah melewati baku mutu.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Safrudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/1/2019), mengatakan, selama 2016-2018 parameter pencemar udara untuk PM 2,5 di Jakpus dan Jaksel selalu menunjukkan angka di atas Baku Mutu Udara Daerah (BMUAD) Jakarta. 

“Standar tahunan nasional dan WHO masing-masing adalah 15 ug/m3 dan 10 ug/m3. Namun, konsentrasi PM tahunan 42,2 ug/m3 dan 37,5 ug/m3,” kata Ahmad Safrudin.

Parameter pencemar lain seperti Ozone juga mengkhawatirkan. Standar nasional dan Jakarta adalah masing-masing, 50 ug/m3 dan 30 ug/m3. 

Namun dalam tujuh tahun terakhir, 2011-2018, di sejumlah wilayah seperti Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk, angkanya di atas itu.

Perbaikan kebijakan

Pendiri Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Jalal, menekankan, sudah selayaknya pemerintah memperbaiki kebijakan pengendalian udara, baik di pusat maupun daerah. 

“Perbaikan kebijakan ini harus mencakup seluruh aspek sumber pencemar, baik sumber bergerak seperti kendaraan maupun sumber tidak bergerak,” kata Jalal.

Menurut Ahli Pencemaran Udara dan Lingkungan ITB, Driejana, ada sejumlah hal yang bisa mendorong percepatan pemulihan kualitas udara.

Misalnya, perbaikan dari segi data pendukung kebijakan, perbaikan dari segi pengendalian dan reduksi emisi, lalu meningkatkan peran Pemda dan tentunya pemerintah pusat.

“Sebenarnya DKI telah lebih progresif terhadap penyediaan data pencemaran udara dengan menjadi daerah yang memiliki data pencemaran udara terlengkap. Namun, memang pemanfaatan data untuk pengembangan kebijakan masih perlu ditingkatkan,” kata Driejana. 

Driejana mengharapkan, penyediaan data pencemaran udara ini, bisa diikuti wilayah lain yang memiliki risiko pencemaran udara di Indonesia.* (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved