DPRD Kritik Pemkot Depok Kurang Peduli Pelestarian Sejarah

DPRD mengkritik Pemerintah Kota Depok yang dinilainya kurang peduli terhadap pelestarian sejarah dan budaya di Kota Depok.

DPRD Kritik Pemkot Depok Kurang Peduli Pelestarian Sejarah
kompas.com
Gedung DPRD Kota Depok yang berlokasi di Jalan Raya Boulevard Kota Kembang, Depok.(Kompas.com/Alsadad Rudi) 

Sahat Farida Berlian, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, yang antara lain membidangi pendidikan dan budaya, mengkritik Pemerintah Kota Depok yang dinilainya kurang peduli terhadap pelestarian sejarah dan budaya di Kota Depok.

Salah satu indikasinya adalah baru ditetapkannya situs sejarah Rumah Cimanggis yang berada di Kompleks RRI, Cimanggis, pada 24 September 2018 yang lalu. Ramai-ramai soal bangunan tua peninggalan Hindia Belanda itu pun baru terdengar tahun lalu, saat terancam digusur sebagai imbas pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

"Terus terang memang riset budaya kita di Depok, subjektif saya, itu sangat lemah. Indikator yang paling terlihat adalah tidak adanya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)," kata Sahat ketika menghadiri acara gowes bareng sekaligus syukuran penetapan Rumah Cimanggis sebagai cagar budaya di Rumah Cimanggis, Depok, Minggu (13/1/2019).

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimbau tiap daerah agar menyerahkan PPKD paling lambat 31 Agustus 2018 sebagai akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menurut Sahat, Pemerintah Kota Depok belum menyerahkan PPKD kepada Kemendikbud.

"Jadi, ada berapa sih kekayaan budaya di Kota Depok yang berbasis sejarah? Ada berapa banyak sih situs dalam konteks historis yang bisa diambil dalam kondisi kekinian? Itu juga masih kurang. Tentunya ini berbasis riset yang membutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan spesial di bidang itu," ujarnya.

Sahat menuturkan, selama ini dia melihat Pemkot Depok tidak mengurus masalah budaya dan sejarah kota dengan baik. Menurutnya, selain Rumah Cimanggis, sebenarnya banyak situs sejarah dan budaya di Kota Depok yang memiliki nilai historis tinggi, namun seakan tidak dipedulikan.

"(Inventarisasi budaya dan sejarah) harus segera dilakukan. Kita sudah terlambat. Kalau dari Kemendikbud kan tahun kemarin malah harus sudah selesai PPKD. Isinya termasuk penggunaan bahasa," ujar Sahat.

"Kayak di Depok ini kan orang yang dari luar areal ini bahasanya macam-macam. Misalkan Betawi yang di Cinere sama Betawi yang di Tapos itu beda. Belum lagi ketika proses akulturasi, asimilasi, percampuran nilai, heterogenitas masyarakat yang ada di Kota Depok. Misalkan berbasis agama. Saya kecil berteman dengan Me Ing, An Siong, yang beragama Konghucu. Kuburan Tionghoa juga ada di Limo. Ini kan fakta-fakta Kota Depok," katanya.

Dia mengingatkan, pelestarian budaya adalah amanat Undang-undang. Bagaimana pun kisah kelam suatu sejarah di masa lalu, harus dilindungi dan dilestarikan.

"Seperti kata Chairil Anwar, sehitam apapun sejarah kita tidak bisa menggelapkannya. Kemarin kan kontradiksinya karena, 'ini kan rumah koruptor'. Itu sejarah yang hitam, tapi kita enggak bisa gelapin," tutupnya. (gps)

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved