DP Nol Persen Kredit Mobil-Motor, YLKI Duga Otoritas Jasa Keungan Punya Kepentingan

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur down payment (DP) sebesar nol persen untuk kredit motor dan mobil disoroti YLKI.

DP Nol Persen Kredit Mobil-Motor, YLKI Duga Otoritas Jasa Keungan Punya Kepentingan
tribunnews
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi 

KEBIJAKAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur down payment (DP) sebesar nol persen untuk kredit motor dan mobil disoroti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Besar dugaan ketentuan DP nol persen kredit kendaraan itu terbit karena adanya kepentingan OJK terhadap lembaga pembiayaan atau leasing.

"Aturan POJK tersebut sekilas pro publik, padahal secara substansial ideologis POJK justru sangat kontra produktif. Dan bahkan patut diduga dengan keras adanya conflic of interest (konflik kepentingan) antara OJK dengan leasing," jelas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI dalam siaran tertulis pada Minggu (13/1/2019).

Oleh karena itu, YLKI mengingatkan OJK agar kembali objektif dengan merevisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tertanggal 27 Desember 2018. Peraturan yang melegalisasi DP nol persen atas kredit kendaraan bermotor.

"Aturan POJK dimaksud mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator tidak netral dan obyektif. Sebab POJK dimaksud sarat dengan kepentingan industri leasing. Dan kita tahu seluruh operasional kelembagaan OJK dipasok oleh industri finansial, yakni perbankan, leasing, asuransi," jelas Tulus.

"Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri leasing," tambahnya.

Disisi lain, lanjutnya, terbitnya POJK tersebut merupakan langkah mundur yang sangat serius, baik pada konteks managemen transportasi publik, keselamatan berlalu-lintas dan bahkan pro pada kemiskinan.

YLKI menduga keluarnya POJK tersebut karena adanya intervensi industri otomotif. POJK tersebut akan mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, khususnya roda dua, dan ini akan mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas makin tinggi, dan bahkan akan memicu pemiskinan baru.

"Karena menurut data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya," jelasnya.

Melenceng Nawacita

Kebijakan OJK tersebut diungkapkan Tulus tidak sejalan dengan upaya Presiden Jokowi agar masyarakat menggunakan transportasi umum.

Adanya kebijakan tersebut, minat masyarakat menggunakan angkutan umum semakin menurun lantaran memilih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi dengan stimulus DP nol persen.

Oleh karena itu, YLKI mendesak agar OJK membatalkan POJK No. 35/2018 yang melegalisasi DP nol persen tersebut. YLKI juga meminta biaya operasional OJK seharusnya berasal dari APBN, bukan dari industri finansial.

"Agar OJK obyektif tidak lembek seperti sekarang, ketika berhadapan dengan industri finansial," tutupnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved