Rosan P Roeslani: Hampir Semua Negara di Dunia Punya Utang Luar Negeri, Termasuk AS

"Hampir semua negara di dunia memiliki utang luar negeri untuk menjalankan program pembangunan termasuk negara maju seperti Amerika Serikat"

Rosan P Roeslani: Hampir Semua Negara di Dunia Punya Utang Luar Negeri, Termasuk AS
Warta Kota/Ign Agung Nugroho
ACARA talkshow #KamisKerja dengan tema 'Bisnis Tanpa Hutang, Emang Mungkin?' di HUB 86, Iskandasyah II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2018) petang. 

TANPA utang mustahil negara bisa menjalankan program pembangunan. Hal ini merupakan hal lazim dilaksanakan di semua negara.

Pendapat itu disampaikan pengusaha Rosan P Roeslani saat menjadi narasumber acara talkshow #KamisKerja dengan tema 'Bisnis Tanpa Hutang, Emang Mungkin?' di HUB 86, Iskandasyah II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2018) petang.

Apa yang diutarakan Rosan yang juga selaku Wakil Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, menanggapi munculnya wacana infrastruktur dapat dibangun tanpa utang.

"Hampir semua negara di dunia memiliki utang luar negeri untuk menjalankan program pembangunan termasuk negara maju seperti Amerika Serikat," kata Rosan.

Rosan mengatakan, utang untuk membiayai pembangunan masih dibutuhkan sepanjang mematuhi batasan-batasan yang sudah ditetapkan peraturan dan perundangan.

Seperti disebut utang pemerintah mencapai Rp 5.000 triliun sebenarnya merupakan hal yang wajar karena angka itu masih 30 persen dari PDB atau masih dalam batas aman karena peraturan membolehkan sampai 60 persen, jelas Rosan.

"Yang penting utang itu diperuntukan bagi hal-hal yang produktif serta ada pengendalian. Bahkan dengan tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipastikan pembayaran utang sebesar itu akan selalu tertangani dengan baik," katanya.

Lebih lanjut Rosan menjelaskan, menunjuk pembangunan infrasruktur yang penanganannya diserahkan kepada badan usaha baik BUMN maupun swasta, namun untuk daerah-daerah tertentu yang hitungan bisnisnya tidak masuk maka pembangunan jalan menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya.

"Semua pembangunan infrastruktur dipastikan memanfaatkan utang karena merupakan investasi jangka panjang sehingga badan usaha yang menjalankan diberikan konsesi 25-30 tahun dengan opsi perperpanjangan," ujar Rosan.

Utang untuk Infrastruktur Dinilai Tepat

Sedangkan anggota TKN lainnya, Bahlil Lahadalia yang juga hadir sebagai narasumber menilai, pemanfaatan utang pemerintah untuk infrastruktur dinilai sangatlah tepat mengingat Indonesia sudah sangat tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dibandingkan negara-negara tetangga.

Pengusaha asal Papua ini mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat perhatian dengan wilayah Timur Indonesia seperti Papua sudah direalisasikan 10 ruas jalan sehingga membuka daerah-daerah terpencil di Papua.

"Kalau disebut langkah itu sebagai pencitraan juga tidak tepat dengan penduduk yang berjumlah tiga juta sebenarnya elektabilitas di Papua rendah. Presiden memang sudah bertekad untuk membangun Papua agar setara dengan daerah lain di Indonesia," kata Bahlil.

Acara #KamisKerja, merupakan rangkaian kegiatan gerakan #IniKerjaKu, sebuah gerakan #GenerasiKerja yang
mengajak para generasi muda dari berbagai industri untuk terus tumbuh, berkarya, dan melakukan aksi nyata untuk Indonesia maju.

Gerakan ini, juga merupakan bentuk dukungan terhadap pasangan Jokowi-Amin pada pilpres 2019.

Penulis: Ign Agung Nugroho
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved