Novel Baswedan Diteror

Tim Gabungan Dibentuk Ungkap Penyerangan Air Keras ke Penyidik KPK Novel Baswedan

Tim Gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar DNA dan sejumlah pihak dibentuk untuk mengungkap kasus Novel Baswedan.

Tim Gabungan Dibentuk Ungkap Penyerangan Air Keras ke Penyidik KPK Novel Baswedan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Penyidik KPK Novel Baswedan dengan pengawalan menuju ruang sidang untuk menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan perkara korupsi dengan terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/1/2019). Sidang dengan terdakwa pengacara dari Eddy Sindoro itu beragendakan mendengarkan keterangan lima orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum salah satunya Novel Baswedan. 

TIM Gabungan yang terdiri atas kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tokoh masyarakat, pakar DNA dan sejumlah pihak dibentuk untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

"Benar, Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut kasus penyiraman air keras," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, kepolisian dalam tim gabungan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan.

Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Sementara itu, Tim Pemantauan Proses Hukum Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan, baik dari Polri, KPK, pakar, dan beberapa tokoh masyarakat.

Saat Pasang Banner Iklan Pria Ini Kesetrum Listrik Lalu Terjatuh dari Ketinggian dan Meninggal

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum atas peristiwa penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

Patut diduga tindakan penyiraman air keras itu sebagai langkah menghalangi jalannya proses peradilan atau "obstruction of justice" oleh pihak-pihak yang sedang disidik oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan serta mengembangkan sistem keamanan bagi seluruh jajaran KPK.

Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden melakukan pengawasan, pemantauan, dan memastikan bahwa tim gabungan tersebut bekerja. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved