VIDEO: Pembuat Hoaks Surat Suara Tercoblos Diancam 10 Tahun Penjara

Dedi Prasetyo mengatakan Bagus Bawana Putra akan dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Polri memastikan menggunakan metode pembuktian ilmiah untuk memastikan bahwa rekaman suara hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat beredar di media sosial dan di aplikasi WhatsApp (WA) adalah benar suara Bagus Bawana Putra (51), warga Bekasi, Jawa Barat yang dibekuk di Sragen, Jawa Tengah, Senin 7 Januari dinihari.

Hal itu dikatakan Ahli Digital Forensik dari Puslabfor Mabes Polri Kombes M Nuh dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (9/1/2019).

" Kami menggunakan dua metode uji dalam pembuktian ilmiah ini. Yang pertama dengan metode otomatisasi statistik dan yang kedua manual statistik," kata Nuh.

Menurut Nuh pembuktian ilmiah ini untuk memastikan bahwa rekaman suara hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang beredar adalah benar-benar suara tersangka BBP. "Di samping hasil pembuktian ilmiah ini juga dijadikan sebagai salah satu alat bukti," katanya.

Ia menjelaskan metode yang digunakan menggunaka teknik
ketajaman hasil uji yang tingkat akurasinya 99 persen.

"Dalam mengujinya barang bukti rekaman suara yang didapat dilengkapi dengan suara pembanding tersangka. Dan hasilnya identik dan persis," kata dia.

Hal itu katanya dapat dilihat dari jenis suara dan tingkat kesamaan antara rekaman dan suara tersangka.
"Dari 4 rekaman suara alat bukti yanh diuji dengan suara tersangka, tingkat akurasinya semuanya diatas 99 persin. Ini membuktikan bahwa suara tersangkalah yang persis dan benar di rekaman suara alat bukti itu," katanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menambahkan dengan metode ilmiah ini, pihaknya memiliki alat bukti kuat untuk menjerat tersangka guna penegakkan hukum. "Pembuktian ilmiah ini menjelaskan bahwa penyelidikan yang kami lakukan terukur dan tepat," katanya.

Dedi Prasetyo mengatakan Bagus Bawana Putra akan dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Dimana ancaman hukuman maksimalnya sepuluh tahun penjara," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved