Sentilan DPRD untuk Progres Pembangunan Kota Depok

PEMERINTAH Kota Depok memiliki sejumlah rencana dan target pembangunan di tahun 2019 ini.

Sentilan DPRD untuk Progres Pembangunan Kota Depok
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Gelar pasukan gabungan Operasi Lilin Jaya 2018 di Balai Kota Depok untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. 

PEMERINTAH Kota Depok memiliki sejumlah rencana dan target pembangunan di tahun 2019 ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Suparyono, memberi kritik dan saran agar progres pembangunan kota penyangga Ibu Kota ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu harapan Suparyono, Pemkot Depok lebih baik dalam mengelola hibah dan bantuan sosial (bansos). Karena di tahun yang lalu, menurutnya, pengelolaan hibah dan bansos kurang baik. Masalah teknis yang seharusnya mudah ditangani, membuat masyarakat gagal menerima bansos.

"Ini (pencairan) masih sangat ribet. Seringkali kami di DPRD rapat dengan TAPD, TAPD mengatakan, 'boleh Pak'. Begitu masyarakat mengajukan pencairan ke stafnya, stafnya bilang, 'tidak boleh Pak'. Nah ini mana yang benar? Menurut saya ini belum ada SOP yang standar," kata Suparyono, Kamis (9/1/2019).

Oleh karena itu, kata Suparyono, pada rapat evaluasi kinerja DPRD lalu, salah satu rekomendasinya adalah mengundang TAPD, camat, lurah, BKD, dan bagian keuangan, agar tidak ada lagi masalah yang sama.

"Tentunya ini akan menghambat. Bukan hanya ini akan menghasilkan Silpa. Persoalannya, masyarakat yang harusnya mendapat manfaat dari kegiatan itu jadi tidak dapat manfaat, karena proses pencairannya yang rumit," kata Suparyono.

"Misalnya ada Posyandu Anyelir. Kemudian pada saat pencairan, SK Wali Kota-nya Posyandu Antelir, beda huruf Y dan T. Padahal yang ngetik staf. Kan yang begini harusnya mah bisa pakai Surat Keterangan Lurah, RT/RW, dicap. Nah, yang kayak begini, enggak bisa cair, kan kasihan masyarakat," beber dia.

Contoh lain, lanjut dia, ada pula tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang batal menerima bansos/hibah gara-gara hal yang sama. Menurut dia, masalah sepele seperti ini membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Depok stagnan.

"Ada yang namanya PAUD dengan Pos PAUD, padahal alamatnya sama, tidak cair. Kan tinggal minta tandatangan RW dan Lurahnya. Kenapa gara-gara begitu jadi enggak cair? IPM kita jadi enggak naik-naik gara-gara begitu."

Kejar target

Halaman
12
Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved