KPK Duga Uang Suap Proyek Meikarta Dipakai Anggota DPRD Bekasi untuk Pelesiran ke Luar Negeri

KPK menduga pembiayaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk berwisata ke luar negeri, terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.

KPK Duga Uang Suap Proyek Meikarta Dipakai Anggota DPRD Bekasi untuk Pelesiran ke Luar Negeri
TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA
Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan kawan-kawan tiba di ruang sidang untuk menjalani sidang dakwaan dugaan kasus suap izin proyek Meikarta, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (19/12/2018). 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pembiayaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk berwisata ke luar negeri, terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.

KPK kini menelusuri kaitan pembiayaan itu dengan revisi Perda Tata Ruang terkait Meikarta.

"Kami menduga anggota DPRD ataupun keluarganya ini dibiayai untuk pergi liburan atau wisata ke salah satu negara, dan dalam konteks inilah kami menelusuri lebih lanjut keterkaitan-keterkaitan dengan kewenangan DPRD untuk merumuskan aturan-aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi," tutur  Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (10/1/2019).

Kisah Ade Jigo Temukan Istrinya Meninggal karena Tsunami, Ada Sekuriti yang Bilang Anaknya Mirip

Menurut Febri Diansyah, aturan terkait tata ruang di Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu kendala proyek Meikarta. Dia juga mengatakan ada pengembalian uang sekira Rp 100 juta dari beberapa anggota DPRD.

"Kami menduga dalam kasus terkait dengan proyek Meikarta ini, sejak awal aspek aturan tata ruang merupakan salah satu kendala atau problem yang menjadikan perizinan Meikarta diduga bermasalah di Kabupaten Bekasi. Ini yang perlu kami telusuri lebih lanjut," paparnya.

Febri Diansyah menerangkan, beberapa anggota DPRD itu pelesiran ke salah satu negara di Asia.

Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Sampai 31 Desember 2020

"Beberapa anggota DPRD dan keluarganya ke kawasan wisata di salah satu negara di Asia. Jadi itu tentu perlu kami dalami, karena pada prinsipnya kalau misalnya ada penugasan, tentu tidak tepat juga membawa keluarga, apalagi kalau sampai dibiayai," jelas Febri Diansyah.

Hingga saat ini, ada sembilan orang yang telah menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Dari kesembilan orang itu, ada empat yang telah menjadi terdakwa di persidangan, yakni Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Saut Situmorang Setuju Ketua KPK Jadi Panelis Debat Pilpres 2019, Agus Rahardjo Malah Khawatir

Dalam dakwaan keempat orang itu, disebut juga soal DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangkaian perizinan proyek Meikarta.

Penyebutan pertama soal adanya penyerahan uang dari karyawan Lippo Cikarang kepada Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, untuk penandatanganan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.

Pada April 2017, setelah penyerahan uang yang pertama, Edi Dwi Soesianto bersama-sama Satriadi kembali menyerahkan uang kepada Jamaludin sejumlah Rp 1 miliar di parkiran RM Sederhana, pertokoan Delta Mas Cikarang, untuk proses penandatangan persetujuan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.

Jamaludin kemudian memberikan uang Rp 100 juta kepada Satriadi dan uang Rp 400 juta kepada Neneng Rahmi, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Bupati Neneng Hassanah Yasin di rumah pribadinya. (Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved