DPRD DKI Pertanyakan Kemampuan Pejabat Hasil Seleksi Lelang Jabatan Anies Baswedan

PELANTIKAN pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai sorotan DPRD DKI.

DPRD DKI Pertanyakan Kemampuan Pejabat Hasil Seleksi Lelang Jabatan Anies Baswedan
Dok. Humas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/1/2019).(ilustrasi) 

PEJABAT eselon 2 hasil lelang jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan dipertanyakan kemampuannya.  

Beberapa fraksi di DPRD DKI mempertanyakan‎ munculnya pejabat yang tak berpengalaman dan memiliki kompetensi di ‎suatu perangkat daerah namun dilantik menjadi kepala dinas oleh Anies Baswedan.

‎Salah satunya yang terpilih dalam lelang jabatan yang digelar Anies Baswedan seperti Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Hari Nugroho, yang dilantik menjadi Kepala Dinas Bina Marga DKI di Balai Kota, Rabu (9/1/2018) kemarin.

‎Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengimbau Gubernur agar memilih pejabat yang telah memiliki pengalaman panjang di suatu perangkat daerah untuk menempatkan posisi kepala dinas.

‎"Ini memang hak gubernur. Namun kita tentu mengimbau kepada gubernur untuk meletakan orang yang pernah berproses panjang di dinas-dinas tertentu. Atau yang memiliki keterkaitan dengan bidangnya," ujarnya, Kamis (10/1).

Bestari mengaku khawatir, kepala dinas yang diangkat tanpa bekal pengalaman dan kemampuan di bidangnya, ‎akan terkendala menjalani tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di lapangan.

"Kalau ditaruh orang yang belum memahami Bina Marga, tentu akan mengalami kendala-kendala teknis dan harus belajar lama," katanya.

‎Ia pun mengingatkan Gubernur agar memilih pejabat bukan hanya berdasarkan kemampuan akademis, tapi juga teknis dan pengalamannya di lapangan. Terlebih, di tingkat suku dinas, ada banyak pejabat yang memiliki kemampuan dan berkinerja baik‎ dalam mengeksekusi program dan menyerap anggaran.

"Di rapat kerja, nanti kita uji kompetensinya dari pada kepala dinas tersebut. ‎Apa program dan planning dia terkait dengan penganggaran yang sudah setujui. Termasuk bagaiman dia menjalankan program APBD ini," tegasnya.

‎Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi. Menurutnya, pejabat yang dipilih sebagai kepala dinas harus mengetahui seluk beluk pekerjaan yang dijalaninya. Bila tidak demikian akan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di Ibukota.

"Jelas akan ada pengaruhnya kalau tidak dipegang orang berkompeten. Analoginya, orang biasa bawa Bajaj, tapi dikasih Taxi.‎ Kita minta lain kali kalau seleksi pejabat harus sesuai dengan bidangnya," pungkasnya.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved