Flyover dan Underpass Bakal Dibangun di Bulak Kapal Bekasi Usai Pilpres

Perempatan kawasan Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi direncanakan bakal dibangun fly over dan underpass.

Flyover dan Underpass Bakal Dibangun di Bulak Kapal Bekasi Usai Pilpres
Warta Kota/Muhammad Azzam
Rencana flyover dan underpass di Bulak Kapal, Bekasi. 

Perempatan kawasan Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi direncanakan bakal dibangun fly over dan underpass.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Bekasi, Arief Maulana, mengatakan pembangunan itu akan dikerjakan pemerintah pusat usai pemilihan presiden atau paling lambat 2020 mendatang.

"Fly over dan underpas gunakan anggaran tahun jamak, jadi tak bisa dimulai 2018, tahun 2019 juga tidak bisa langsung dimulai karena ada undang-undangnya tidak memperbolehkan lalukan kegiatan menggunakan tahun jamak bersamaan dengan agenda tersebut. Jadi ya paling cepat usai Pilres paling lama 2020," katanya di Bekasi, Rabu (9/1/2019).

Arief mengungkapkan, bakal menjadi ikon Kota Bekasi diperbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Dua proyek itu juga diharapkan dapat memecah kemacetan di perempatan Bulak Kapal tersebut.

"Setiap harinya lokasi itu semrawut dan macet. Kalau sudah jadi bisa urai kemacetan, bisa jadi ikon Kota Bekasi dan untuk mencegah kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang," ungkapnya.

Ia menambahkan pembangunan dua infrastuktur itu telah direncanakan sejak 2008 lalu. Namun, pembangunan proyek oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu selalu tertunda akibat ketersediaan lahan yang dibebankan kepada pemerintah daerah.

Persoalan ketersedian lahan itu telah rampung dikerjakan Pemerintah Kota Bekasi dengan melakukan pembebasan lahan sejak 2015.

Ada 177 bidang lahan milik warga yang terdampak. Lokasinya berada di Kelurahan Arenjaya, Durenjaya, dan Margahayu.

Sebagian besar lahan yang telah dibebaskan bangunannya telah dirobohkan untuk menjaga aset yang telah dibeli dari masyarakat.

"Saya tidak tahu pasti angka pasti anggaran yang dikelurkan pemerintah pusat. Yapi bisa menelan ratusan miliar rupiah. Semua biaya kontruksi ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," papar Arief.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved