Pemerintah Kota Bekasi Belum Teken Perjanjian Kerja Sama Baru dengan Rumah Sakit Swasta

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Kota Bekasi mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah menjalin kerja sama pelayanan KS NIK.

Pemerintah Kota Bekasi Belum Teken Perjanjian Kerja Sama Baru dengan Rumah Sakit Swasta
Warta Kota/Muhamad Azzam
Warga Kota Bekasi menunjukkan Kartu Sehat. 

WARTA KOTA, BEKASI--- Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama pelayanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan atau KS NIK.

Sebab hingga awal tahun 2019, pemerintah belum menyodorkan nota perjanjian kerja sama (PKS) yang baru dengan rumah sakit swasta dalam melayani masyarakat yang berobat menggunakan KS NIK.

"Perjanjian kerja sama yang sekarang belum dibuat, sedangkan PKS lama sudah berakhir sejak 31 Desember 2018 kemarin," kata Ketua ARSSI Kota Bekasi, Irwan Heryanto, Selasa (8/1/2019).

Irwan mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya pernah diundang Pemerintah Kota Bekasi untuk mengevaluasi penerapan KS NIK sekaligus membahas rencana perpanjangan kerjasama ini.

Saat itu, pemerintah tidak memberikan nota PKS untuk diteken kedua belah pihak.

Irwan berdalih keterlambatan ini bukan kewenangannya untuk mencari tahu, namun pemerintah daerah.

"Kalau penyebab kenapa terlambat itu bukan wewenang kami, silakan tanyakan saja langsung ke pemerintah daerah," kata Irwan.

Meski masa berlaku PKS belum diperpanjang, namun Irwan memastikan pelayanan di rumah sakit swasta yang memakai KS NIK tetap berjalan.

Dia juga berharap agar draft yang akan diteken bisa berlaku surut atau dimulai sejak tanggal 1 Januari 2019.

"Mudah-mudahan perjanjian yang akan ditandatangi tetap berlaku mulai 1 Januari, karena sampai sekarang pelayanan tetap berjalan," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved