Penjelasan Wali Kota Bekasi Mengenai Melesetnya Target Pendapatan Pemerintah Kota Bekasi

Pendapatan Kota Bekasi tidak maksimal karena adanya degradasi kepemimpinan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) selama delapan bulan pada 2018.

Penjelasan Wali Kota Bekasi Mengenai Melesetnya Target Pendapatan Pemerintah Kota Bekasi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

WARTA KOTA, BEKASI--- Target pendapatan Pemerintah Kota Bekasi pada 2018 lalu tidak sesuai harapan.

Dari target yang dipatok sebesar Rp 5,38 triliun, Kota Bekasi hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,64 triliun atau setara 86,18 persen dari target yang direncanakan.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, pendapatan Kota Bekasi tidak maksimal karena adanya degradasi kepemimpinan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) selama delapan bulan pada 2018.

Menurut Rahmat Effendi, angka pendapatan Rp 5,38 triliun yang disetujui eksekutif dan legislatif di tahun sebelumnya merupakan angka yang riil dan mudah tercapai bila tidak terjadi turbulensi kinerja pegawai.

"Pada saat ditetapkan dengan DPRD itu dalam kondisi kerja. Kalau tidak kerja, yah nggak akan bisa apalagi potensinya banyak dan digali dengan cara kerja melalui penarikan pajak," kata Rahmat Effendi, Minggu (6/1/2019).

Selain menerbitkan peraturan wali kota tentang penghapusan denda PBB, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran pada 2018 lalu.

Satu di antaranya dengan memangkas tunjangan berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 40 persen, sehingga keuangan daerah hemat sebesar Rp 67 miliar.

TPP belasan ribu aparatur sipil negara (ASN) terpaksa dipotong untuk mengurangi beban belanja daerah.

Pemotongan tunjangan ini diprediksi sampai pertengahan tahun 2019 mendatang.

"Kalau sampai Desember 2018 (pemotongan TPP) masih agak berat, mungkin Mei atau pertengahan tahun 2019 sampai kondisinya stabil baru kita kasih lagi (TPP 40 persen)," ujarnya.

Selain pemangkasan TPP, pemerintah juga melakukan efisiensi kegiatan lainnya seperti mencoret kegiatan atau pengadaan yang dianggap tidak penting, bahkan meniadakan pengadaan makanan dan minuman (mamin) saat rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Upaya ini pernah diimplementasikan saat rapat koordinasi yang digelar di Aula Sekolah Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, Harapan Indah, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Senin, 24 September 2018 lalu.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh OPD di Kota Bekasi ini, pemerintah meniadakan pengadaan mamin sehingga pegawai membawa atau membeli mamin dari luar acara.

Pendapatan Kota Bekasi 2018 Tidak Capai Target

Rahmat Effendi Minta DP3A Mempercepat Pemberkasan Kader Posyandu dan PKK ke BPJS-TK

Rahmat Effendi Akan Antar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke TPST Bantar Gebang

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved