Pencemaran Lingkungan

Pemprov DKI Harus Segera Bersihkan Limbah B3 di Rusun Marunda

Pemprov DKI harus segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membersihkan limbah diduga Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rusun Marunda.

Pemprov DKI Harus Segera Bersihkan Limbah B3 di Rusun Marunda
Dok. Satpel LH
Tumpukan pasir diduga limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sekitar Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. (Dok. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 

KETUA Koalisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) Puput TD Putra menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI harus segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membersihkan limbah diduga Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
   
"Kalau diduga itu limbah B3, harus dilakukan 'clean up' (pembersihan) oleh pihak yang ahli di bidangnya. Bisa berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak pengelola limbah B3," ujar Puput di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
   
Puput juga menyarankan agar dilakukan tes pencocokan sampel limbah yang berada di Rusun Marunda dengan sampel dari industri yang diduga menghasilkan limbah tersebut di laboratorium. 
   
Dari uji laboratorium tersebut nantinya dapat diketahui industri mana yang diduga memasok dan menelantarkan limbah yang berwujud gundukan pasir berminyak.
   
Dampak pencemaran ini tentunya merusak ekosistem lingkungan di sekitarnya. "Pencemaran ini tentunya akan dikeluhkan oleh masyarakat terdampak," kata Puput TD Putra.
   
Kemudian bagi industri pemasok limbah tersebut ke sejumlah warga dan bagi oknum warga yang mengabaikan dampak lingkungan dari limbah tersebut, Puput mengimbau pihak terkait mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menindak tegas perbuatan mereka.
   
"Tegakkan peraturan dan berikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan pasal 90 ayat 1 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang meminta ganti rugi pada pelaku pencemaran," ujar Puput TD Putra.
   
Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13/2011, nilai ganti rugi dapat dihitung dari akumulasi biaya pemulihan lingkungan karena adanya kerugian ekosistem serta kerugian masyarakat terdampak, terutama atas aset dan kesehatan masyarakat terdampak. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved