Pilpres 2019

Sandiaga Uno Sebut Bangun Jalan Tol Tambah Beban Utang Negara, Ini 4 Fakta Sebenarnya

Sandiaga Uno bilang, kebijakan pembangunan jalan tol era Presiden Jokowi dinilai membebani keuangan negara melalui penambahan utang. Benarkah?

Sandiaga Uno Sebut Bangun Jalan Tol Tambah Beban Utang Negara, Ini 4 Fakta Sebenarnya
Kementerian PUPR
ILUSTRASI Proyek Jalan tol 

CALON wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno beberapa waktu lalu menyoroti kebijakan pembangunan jalan tol era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang dinilai membebani keuangan negara melalui penambahan utang.

Padahal menurut Sandiaga Uno, andai kerjasama dengan badan usaha dikedepankan, negara tak melulu menggelontorkan dana besar untuk pembangunan jalan tol.

Hal ini disampaikan Sandiaga Uno di Mojokerto, Rabu (2/1/2019).

Sayangnya, kata dia, pemerintah tak maksimal memanfaatkan kemitraan tersebut. Hal inilah yang menjadi janji Sandiaga jika Prabowo-Sandiaga menang di Pilpres 2019.

Lantas bagimana sebenarnya gambaran pembangunan jalan tol di Indonesia? Simak 4 fakta berikut ini:

1. Kerja Sama dengan Badan Usaha Bukan Hal Baru

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, ide untuk menggandeng badan usaha dalam pembangunan jalan tol bukanlah hal baru.

Sebelum tahun 1990, kata dia, pembangunan jalan tol di Indonesia memang hanya diserahkan kepada Jasa Marga. BUMN tersebut juga bertindak sebagai regulator sekaligus operator jalan tol.

Akibatnya tak ada batas waktu kepemilikan tol yang dibangunnya.

Saat itu ada 13 ruas tol yang dipegang oleh Jasa Marga, di antaranya Tol Jagorawi dan Tol Jakarta-Cikampek.

Pada 1990-an, muncul skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Jasa Marga pun menggandeng badan usaha lainnya dalam pembangungan jalan tol.

Halaman
123
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved