Pengamat Sebut Larangan Pakai Kantong Kresek Membebankan Masyarakat

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai mulai awal tahun 2019

Pengamat Sebut Larangan Pakai Kantong Kresek Membebankan Masyarakat
ylki
Ilustrasi diet kantong plastik kresek 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) akan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai (kresek) mulai awal tahun 2019.

Bahkan apabila ada yang masih membandel menyediakan kantong kresek, tak segan-segan diberikan sanksi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 25 juta.

Mendengar rencana itu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah justru berpendapat hal tersebut hanya membebankan masyarakat Ibu kota.

Menurutnya jika Pemprov mengeluarkan kebijakan baru, harus dibarengi dengan solusi, sehingga tidak terkesan adanya pemaksaan kehendak.

Terungkap, Ini Bahaya yang Mengintai Jika Anda Membagikan Boarding Pass ke Medsos

"Sebenarnyakan kebijakan publik itukan harusnya memberikan solusi bukan membebankan masyarakat," ujar Trubus saat dihubungi, Rabu (2/1/2019)

Trubus mengatakan pelarangan kantong kresek adalah kebijakan instan yang tak solutif karena belum ada penggantinya.

Meskipun Pemprov telah mewacanakan mengganti kresek dengan plastik ramah lingkungan, namun hingga saat ini belum diberikan contoh jelasnya.

Dinda Kanyadewi Terima Bayaran Besar dari Sinetron Stripping

"Penggunaan kantong yang ramah lingkungan itukan sampai hari ini belum ada penjelasan. (Kantong kresek) yang bagaimana dari kain atau dari apa," kata Trubus.

Iapun tak setuju bila ada denda sebesar itu, sebab kresek bukan perilaku kejahatan yang mesti diganjar dengan denda hingga puluhan juta rupiah.

"Iya karena ini kan diberlakukan denda. Penggunaan kantong plastik bukan pelanggaran hukum seperti penjual atau pemakai narkoba," katanya.

Perusahaan Ritel Bekasi Tidak Konsisten Jadi Kendala dalam Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Trubus menyarankan agar tak terkesan memaksakan kehendak, Pemprov bisa menawarkan kebijakan yang lebih edukatif dan tak merugikan.

"Ini menyangkut perilaku masyarakat yang mau tidak mau untuk merubahnya itu butuh proses. Tidak bisa serta merta orang itu dirubah," kata Trubus. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved