Pemilu 2019

Sebanyak 1.918 APK di Jakarta Barat Ditertibkan

Sebanyak 1.918 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar peraturan ditertibkan sejak bulan September hingga awal Desember 2018.

Sebanyak 1.918 APK di Jakarta Barat Ditertibkan
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Petugas Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (23/10/2018) 

Laporan Wartawan Warta Kota, Junianto Hamonangan

KEMBANGAN, WARTA KOTA -- Sebanyak 1.918 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar peraturan ditertibkan sejak bulan September hingga awal Desember 2018.

Penertiban dilakukan Bawaslu Jakarta Barat bekerjasama dengan Satpol PP Kota Jakarta Barat

Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antarmasyarakat dan Antarlembaga, Bawaslu Jakarta Barat, Ahmad Zubaidillah, mengatakan penertiban 1.918 APK berbagai bentuk tersebut sudah dilakukan sejak masa pra kampanye. 

“Saat ini kita menurunkan APK dan barang kampanye sebanyak 1.918. Jenisnya ada bendera, spanduk, pamflet, stiker, umbul-umbul yang kita turunkan,” katanya, Jumat (28/12).

Zubaidillah menjelaskan, APK yang ditertibkan tersebut dinilai telah melanggar aturan pemasangan yang tidak pada tempatnya. Sehingga pihaknya bersama Satpol PP bertindak tegas dan langsung menurunkan APK tersebut. 

“Paling banyak bendera-bendera kecil dipasang di tiang listrik, di pohon-pohon atau ada yang dipaku ke pohon. Itu kan masuknya bahan APK nggak boleh di pohon,” ujar Zubaidillah.

Selain itu, branding kampanye peserta pemilu yang dipasang pada kaca belakang mobil angkutan kota (angkot) juga tidak luput ditertibkan. Hanya saja penindakan dilakukan bekerjasama dengan petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat

“Yang di angkot juga kita tertibkan dengan Dishub. Ketika penertiban APK pertama dengan Dishub dan Satpol PP tanggal 23 Oktober, kita menertibkan branding di angkot,” katanya.

Menurut Zubaidillah, PDIP menjadi partai yang paling banyak melakukan pelanggaran pemasangan APK di wilayah Jakarta Barat dengan 689 APK. Disusul kemudian PKS dengan 247 APK, dan Partai Demokrat 167 APK.

“Kalau kita lihat paling banyak dari PDIP. Jadi dari jumlah APK dan bagan kampanye yang melanggar periode September hingga awal Desember ada 1.918 dimana paling banyak berasal dari PDIP,” katanya. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved