Keluarga Korban Tsunami Selat Sunda Dikabarkan Jadi Korban Pungli Pihak Rumah Sakit

Tim Saber Anti Pungli Mabes Polri dan Polda Banten diminta segera menurunkan timnya untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli).

Keluarga Korban Tsunami Selat Sunda Dikabarkan Jadi Korban Pungli Pihak Rumah Sakit
Twitter
Ilustrasi peristiwa tsunami di Banten yang dikunjungi Presiden Joko Widodo. 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Tim Saber Anti Pungli Mabes Polri dan Polda Banten segera menurunkan timnya untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak rumah sakit kepada sejumlah keluarga korban tsunami Selat Sunda di Banten.

Neta berharap, jajaran kepolisian tidak membiarkan aksi pungli ini terjadi.

"Jika Polri dan Polda Banten membiarkannya, sama artinya jajaran kepolisian membiarkan keluarga korban dua kali kena bencana, yakni setelah kena bencana tsunami, ternyata masih kena bencana pungli oleh oknum rumah sakit. Ini biadab, namanya," kata Neta, Kamis (27/12/2018)

Menurut Neta, besaran pungli yang diminta para oknum itu adalah mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 1,5 juta.

"Ini adalah sebuah kebiadaban. Di tengah banyak pihak mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, ternyata ada oknum oknum rumah sakit yang memanfaatkan situasi, untuk melakukan pungli kepada keluarga korban," kata Neta.

Oknum oknum seperti ini kata Neta tidak boleh dibiarkan. Tim Saber Anti Pungli Mabes Polri dan Polda Banten harus segera turun tangan memburu dan segera menangkap para pelaku, yakni oknum rumah sakit tersebut.

"Polisi harus segera menyita semua kuitansi dana pungli yang dipungut pihak rumah sakit kepada keluarga korban. Dengan barang bukti ini polisi bisa segera menangkap semua pihak rumah sakit yang terlibat dalam aksi pungli tersebut, untuk kemudian memprosesnya secara hukum," kata Neta.

Menurutnya polisi perlu bekerja cepat agar para korban tidak dua kali berlinang air mata dan para pelaku tidak menghilangkan barang bukti.

"Lalu, mengumumkannya kepada publik, berapa banyak oknum rumah sakit yang terlibat pungli. Sebab Plt Kepala Rumah Sakit dr. Derajat Prawiranegara Sri Nurhayati sudah mengatakan, seharusnya tidak boleh ada pungutan terhadap korban dan keluarganya. Begitu juga, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengakui, dirinya sudah mendapatkan laporan adanya aksi pungli oleh oknum pegawai RSUD Drajat Prawiranegara tersebut," kata Neta.

Neta mengatakan kejahatan di tengah bencana ini tidak boleh dibiarkan.

"Selain itu pemerintah pusat dan daerah perlu juga menjelaskan, seberapa besar alokasi dana bencana alam, terutama untuk merawat dan mengurus para korban, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak rumah sakit untuk memungut biaya terhadap korban bencana alam," kata dia.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved