Perusahaan di Bekasi Belum Tersosialisasi Pengurangan Plastik

PARA pengusaha di Kota Bekasi mengaku belum mendapat sosialisasi dari pemerintah daerah tentang pengurangan pemakaian kantong plastik untuk konsumen.

PARA pengusaha di Kota Bekasi mengaku belum mendapat sosialisasi dari pemerintah daerah tentang pengurangan pemakaian kantong plastik untuk konsumen. Justru mereka mengetahui adanya rencana ini dari media.

"Belum ada kabar dari pemerintah, saya malah baru tahu," kata Direktur PT Suri Nusantara Jaya, Dimas Wibowo pada Minggu (16/12).

Dimas mengatakan, sebagai pejual daging beku, tentu perusahaannya sangat membutuhkan keberadaan kantong plastik. Di sisi lain, penggunaan plastik di kalangan masyarakat sudah cukup familiar, sehingga dirasa sulit bila untuk mengubah kebiasaan.

Meski demikian, perusahaannya tetap mendukung upaya pemerintah untuk kebaikan lingkungan. Namun, dia belum menemukan solusi pengganti plastik sebagai pembungkus produk yang dijual.

"Pengganti plastik memang butuh inovasi, tapi pakai apa saya juga belum ada bayangan," ujarnya.

Senada diungkapkan Warsono, pengusaha makanan minuman yang ada di Rawalumbu, Kota Bekasi. Dia belum mengetahui adanya rencana pengurangan sampah plastik oleh Pemerintah Kota Bekasi, bahkan dia malah kebingungan bila aturan ini diterapkan.

"Saya bingung cari gantinya apa, atau konsumen bawa kantong sendiri sebagai pengganti plastik," katanya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kustantinah Puji Wahyuni mengatakan dasar pengurangan pemakaian plastik ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sasaran dari aturan ini, kata dia, adalah toko retail, pusat perbelanjaan dan pelaku usaha lainnya di Kota Bekasi.

"Wacana pengurangan sampah plastik sudah ada sejak satu tahun lalu," kata Kustantinah.

Meski demikian, katanya, pemerintah masih belum mengimplementasikan lantaran ada beberapa perubahan dalam dasar hukumnya. Apalagi, Kustantinah mengakui Perwal tersebut belum disosialisaikan kepada para pelaku usaha, organisasi ritel dan mal di Kota Bekasi. "Segera akan kita sosialisasikan hingga akhir bulan Desember 2018," ujarnya.

Kustantinah menjelaskan, Perwal ini bukan mengatur tidak boleh pakai plastik namun untuk mengimbau pelaku usaha menggunakan plastik berbahan nabati yang mudah terurai. Untuk itu, sambil bersosialisasi puhaknya akan membahas mengenai kesepakatan Pemkot Bekasi dengan pihak swasta tentang besaran pengurangan kantong plastik.

Soalnya harga plastik berbahan nabati atau bio degredable relatif lebih mahal ketimbang harga plastik berbahan vinil yang sering ditemui. "Plastik nabati banyak dari bahan dasar singkong sehingga bisa terurai namun memiliki kekurangan dari segi kekuatan dan terbatas menyimpan bobot barangnya," jelasnya.

Menurut dia, sebetulnya payung hukum penggunaan kantong plastik sudah ada di tahun 2016. Namun saat itu lembaga Dinas LH masih berbentuk Badan. Setelah berubah, menurutnya ada hal-hal yang perlu diperbaharui terkait Perwal tersebut. "Sudah ada Perwal di 2016 namun belum diimplementasikan karena ada perubahan kelembagaan," ungkapnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved