Pegawai Kontrak Bekasi Keluhkan Penarikan Uang Listrik

Ironinya, penarikan yang terjadi di kalangan TKK ini untuk membayar tagihan listrik yang digunakan pegawai untuk bekerja.

PEGAWAI Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di salah satu unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kecamatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 20.000 setiap orang.

Ironinya, penarikan yang terjadi di kalangan TKK ini untuk membayar tagihan listrik yang digunakan pegawai untuk bekerja.

Salah seorang pegawai berinisial AH, mengaku bingung dengan sistem penarikan dana ini karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) malah tidak dimintakan sejumlah uang. "Nggak dikenakan (aparatur PNS), khusus TKK saja. Padahal kalau dilihat dari besaran gaji, upah TKK tidak sebesar PNS," kata AH pada Minggu (16/12).

AH mengatakan, baru pertama kali diminta pungutan uang seperti ini. Sebelumnya dia tugas di dinas yang berada di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, tidak pernah diminta uang listrik.

"Sebelumnya saya tugas di dinas, lalu terbit SK (surat keputusan) bahwa saya pindah ke UPTD kecamatan. Nah baru tiga minggu bekerja di kecamatan saya diminta patungan buat bayar listrik," ujarnya.

Menurut dia, uang yang dikumpulkan ini untuk membayar tagihan listrik di gedung yang baru ditempati. Beberapa waktu lalu pegawai tidak dimintakan sejumlah uang karena Kantor UPTD sebelumnya dipusatkan di daerah Kelurahan Margahayu.

"Gedung baru yang saya tempati ini untuk tiga lembaga, yaitu UPTD Dishub, UPTD Lingkungan Hidup dan KPU," jelasnya.

Kata AH, yang mengalami hal ini bukan hanya pegawai TKK di UPTD Dishub, namun juga di UPTD LH. Namun dia tidak mengetahui, apakah pegawai KPU juga ikut patungan membayar listrik atau tidak. "Bukan Dishub saja, tapi LH juga patungan karena kecamatan tidak ada dana untuk menalangi tagihannya," ungkap dia.

Bahkan, kata dia, bukan hanya di kecamatan tempatnya bekerja saja, namun di kecamatan lain juga demikian. Teman-temannya juga mengeluh, namun tidak bisa berbuat banyak karena tagihannya disampaikan oleh kepala UPTD.

Meski nilai pungutannya tidak besar hanya Rp 20.000, namun tetap saja dianggap berat. Apalagi upah para TKK saat ini hanya Rp 3,9 juta per bulan, tanpa tambahan penghasilan pegawai (TPP) setiap bulannya.

"Ini saja kadang uangnya nggak cukup, kita minta agar pemerintah membatalkan pungutan atau cari cara untuk menutupi tagihan listrik," katanya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dedet Kusmayadi menyatakan bakal mengecek persoalan tersebut. Namun dia memastikan, kegiatan para pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan selalu ditanggung oleh pemerintah, apalagi persoalan tagihan listrik gedung kantor.

"Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tagihan listrik, segera akan saya cek persoalan itu ke petugas," kata Dedet.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved