Pilpres 2019

KPU Buka Kemungkinan Debat Pilpres 2019 Hanya di Jakarta

KPU membuka peluang pelaksanaan debat capres dan cawapresn hanya dilakukan di Jakarta, setelah mendengarkan pendapat dari tim sukses dari dua kubu.

KPU Buka Kemungkinan Debat Pilpres 2019 Hanya di Jakarta
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp
Ketua KPU RI Arief Budiman (kedua kanan) bersama dengan Anggota KPU Hasyim Asy'ari (kiri), Evi Novida Ginting Manik (kedua kiri), dan Viryan (kanan) membuka rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke- 2 (DPTHP-2) di hotel Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu (15/12/2018). Rapat pleno tersebut bertujuan untuk menetapkan dan memverifikasi DPT tingkat provinsi. . 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang pelaksanaan debat calon presiden dan calon wakil presiden hanya dilakukan di Jakarta, setelah mendengarkan pendapat dari tim sukses dua pasangan calon.

"KPU mengusulkan dua tempat untuk debat yaitu Jakarta dan Surabaya namun kedua tim sukses menyampaikan agak berisiko kalau dua tempat sehingga kemungkinan Jakarta saja," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Dia mengatakan kepastian tempat debat tersebut akan ditentukan dalam rapat KPU pada Rabu (19/12).

Selain itu dia mengatakan, pekan ini KPU RI sudah bertemu dengan tim kampanye kedua pasangan calon (paslon), pihaknya menawarkan lima kali debat capres-cawapres yaitu 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, dan 13 April 2019.

"Kedua tim pemenangan akan membicarakan dahulu di internal bersama paslon masing-masing," ujarnya.

Dia mengatakan KPU akan bertemu kembali dengan kedua tim sukses pada Rabu (19/12) untuk memastikan usulan KPU tersebut bisa diterima keduanya.

Menurut Arief, KPU akan bertemu kedua tim pemenangan pada tanggal 19 Desember untuk memastikan semua bisa diterima lalu kami tinggal buat putusannya dan dijalankan saja.

"Untuk waktu debat usulan KPU termasuk debat pertama tanggal 17 Januari 2019," katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon presiden, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tidak masuk DPT

Komisi Pemilihan Umum tetap menjamin hak memilih masyarakat meskipun tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU pada Sabtu yang jumlahnya sebanyak 192 juta jiwa.

"Kalau mereka belum masuk DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK)," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman usai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan undang-undang (UU) sudah memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak masuk DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk dimasukan dalam DPK.

Menurut dia, pemilih yang masuk DPK diharuskan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) dan menggunakan hak pilihnya di tempat tinggalnya dan di waktu terakhir pemungutan suara.

"Kami membutuhkan data angka untuk menetapkan jumlah TPS lalu menghitung petugas di TPS, menghitung kebutuhan kotak suara. Menghitung jumlah surat suara, semuanya berbasis pada jumlah DPT, ini angka yang penting," ujarnya.

Selain itu dia menegaskan angka DPT sudah selesai setelah KPU menetapkan DPTHP-2 berjumlah 192 juta jiwa.

Menurut dia, terkait 31 juta DPT ganda yang dipersoalkan partai politik koalisi Prabowo-Sandi, sudah diselesaikan.

"Akhirnya jadi 192 juta suara yang ada di dalam dan luar negeri," katanya.

Arief mengatakan proses KPU dalam membuat dan menyempurnakan daftar pemilih sudah dilalui lebih dari setahun seperti merancang Peraturan KPU (PKPU), menerima Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan menerima masukan berbagai pihak.

Dia memastikan dalam penyusunan DPT tersebut, KPU bekerja transparan dan berintegritas serta terbuka atas masukan dan kritik dari berbagai pihak.

"Proses ini tidak mudah, kami berinovasi dengan berbagai aktivitas seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih yang melibatkan semua pihak dan komponen bangsa," katanya.

KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 pemilih, terdiri atas laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044.

"Dengan demikian DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044," kata komisioner KPU RI Viryan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan untuk jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 190.770.329 dengan rincian laki-laki 95.368.349 dan perempuan 95.401.980. Selain itu jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 809.500.

Menurut dia, untuk pemilih luar negeri sebanyak 2.058.191 dengan rincian perempuan 1.155.464 dan laki-laki 902.727 yang terdapat di 130 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved