Jokowi Sebut BLT Manjakan Masyarakat, Andi Arief: Genderuwo Infrastruktur akan Jadi Rompi Oranye

Sejumlah petinggi Partai Demokrat pun menyindir terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi, sapaan Joko Widodo.

Jokowi Sebut BLT Manjakan Masyarakat, Andi Arief: Genderuwo Infrastruktur akan Jadi Rompi Oranye
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Jumat (14/12/2018) malam. 

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilahirkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai merendahkan kubu Partai Demokrat.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat pun menyindir terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi, sapaan Joko Widodo.

Sindiran tersebut salah satunya disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Lewat akun twitter @AndiArief_ setelah Jokowi memosting status, Andi Arief menjelaskan arti penting BLT bagi masyarakat.

Kuasa Hukum Pastikan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga Takan Rujuk

BLT yang senyatanya merupakan dana sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang sejahtera itu, jelas Andi Arief, untuk membantu masyarakat. Berbeda dengan anggapan Jokowi yang menyatakan BLT hanya untuk memanjakan serta menyenangkan masyarakat.

Dirinya pun mempertanyakan soal subsidi dan utang luar negeri Indonesia yang kian menggunung di tangan kepemimpinan Jokowi. Andi Arief pun menyindir apakah subsidi dan utang luar negeri tersebut hanya masuk kantong pribadi Tim Sukses Jokowi.

"BLT dilakukan bagi yang mengerti struktur sosial ekonomi masyarakat. Bukan soal instan atau bukan, persoalannya apakah alokasinya memungkinkan. Subsidi dan utang luar negeri yg menggunung larinya ke mana pak, berapa persen masuk ke kantong tim sukses?" sindir Andi Arief.

Pertanyaan itu ditegaskannya lewat sejumlah megaproyek yang tengah dikebut pemerintahan Jokowi dalam empat tahun terakhir. Megaproyek yang diketahui dibiayai oleh utang luar negeri itu katanya berbeda dengan BLT ataupun Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mudah dikorupsi.

"Program pro rakyat seperti PKH, BLT dll tidak bisa dikorupsi, susah di mark up, peruntukannya jelas. Kalau infrastruktur bisa di mark up, tanpa tender, bisa setor di depan, BUMN diperas, uang lari ke kolega," tegas Andi Arief.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, situasi akan berbeda ketika ajang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 dimenangkan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Penguasa infrastruktur, katanya, akan berubah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianalogikan dengan rompi oranye.

Ketua DPR: KKB Atau OPM, yang Penting Sikat Dulu Aja

"Jika Pilpres selesai, perubahan terjadi, maka genderuwo infrastruktur akan berubah jadi rompi oranye. Disain korupsi itu bernama infrastruktur," ucap Andi Arief.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved