Singkawang Kota dengan Toleransi Tertinggi, Ketua Walubi Apresiasi

“Penghargaan Kota Singkawang itu wujud harmonisasi antarumat beragama di Kalbar. Harmonisasi dan toleransi harus tetap dijaga

Singkawang Kota dengan Toleransi Tertinggi, Ketua Walubi Apresiasi
istimewa
Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (12/12/2018). 

Ketua Umum DPP Perwakilan Ummat Buddha Indonesia (Walubi) Hartati Murdaya menyatakan apresiasinya kepada Pemprov Kalbar terutama dalam upaya dukung adanya toleransi antarumat beragama.

Walubi, kata dia, ingin ajak seluruh masyarakat bersatu. Walubi tidak ingin terjadi perpecahan di tengah masyarakat. "Apapun yang terjadi, Walubi terus berupaya jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya saat buka buka Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kalbar Rabu (12/12/2018).

Menurutnya semua umat beragama wajib menjaga negara Republik Indonesia. "Jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa. Keadilan merupakan salah satu kunci dalam keharmonisasian di setiap daerah yang ada di Indonesia ini,” katanya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, keharmonisan antarumat beragama yang terjalin harmonis di Kalbar selama ini harus terus terjaga. Ia beri apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang telah raih penghargaan sebagai kota dengan tingkat toleransi paling tinggi se-Indonesia.

“Penghargaan Kota Singkawang itu wujud harmonisasi antarumat beragama di Kalbar. Harmonisasi dan toleransi harus tetap dijaga bersama-sama," katanya.

 Ia berharap Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD  Walubi Kalbar menghasilkan berbagai rekomendasi guna perbaikan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat pada masa mendatang.

 “Satu diantaranya upaya bagaimana ciptakan harmonisasi hubungan antar umat Buddha dengan pemeluk-pemeluk agama lain yang berbeda,” ujarnya 

 Sutarmidji menegaskan pemerintah daerah tetap komitmen jalankan Peraturan Pemerintah Pusat dalam bidang keagamaan untuk fasilitasi agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

 “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ada enam agama, salah satunya agama Buddha. Pemprov Kalbar akan memfasilitasi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda DPD Walubi Kalbar, Yandi menerangkan rakerda dirangkai dengan seremonial pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Walubi tingkat kabupaten.

“Hari ini ada sembilan pengurus Walubi Kabupaten dan satu kantor penghubungyang dilantik. Kantor penghubung berfungsi sebagai perpanjangan tangan ketika belum ada DPC,” terangnya.

Sebelumnya baru ada tiga DPC Walubi yang dibentuk di Kalbar. Tiga DPC itu yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya.

Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved